Ketua PGRI Kab Bogor dan Ketua K3S Cibinong Menyampaikan Harapan, di Momen HUT PGRI ke 80 dan HGN Tahun 2025
0
0
BOGOR, RBO – Diperingatinya Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Indonesia yang ke 80 tanda penghormatan kepada seluruh guru di Indonesia yang dikenal dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa.
Pada momen HGN dan HUT PGRI kali ini media reformasibangsa berkesempatan mewawancarai dua tokoh yang dinilai sangat gigih memperjuangan hak para guru yang kebetulan saat ini sedang memimpin organisasi persatuan guru dan satunya pemimpin Kelompok Sekolah Dasar.
Sebagai pemimpin organisasi, selaku Ketua PGRI Kabupaten Bogor Amsohi, M.M.Pd menyampaikan harapannya semoga dengan diperingatinya HUT PGRI ke 80 dan HGN tahun 2025 sekarang ini, cita – cita PGRI ingin menjadikan guru yang bermartabat, sejahtera dan terlindungi dapat terwujud sesuai dengan regulasi saat ini jelasnya.
Dirinya juga menyatakan berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang belum lama ini telah melantik para P3K paruh waktu, dikarenakan sebagian yang dilantik menjadi P3K tersebut adalah tenaga honor guru.
“Harapannya semoga di tahun 2026 yang akan datang pemerintah bisa menambah P3K untuk guru honor yang saat ini belum mendapatkan kesempatan,” tuturnya, Selasa (25/11/2025).
Sementara Bonim, M.Pd sebagai Ketua K3S Kecamatan Cibinomg juga guru aktif dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri mengatakan harapannya semoga apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bisa terealisasi.
Bonin juga menyatakan apa yang disampikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada upacara HGN dan HUT PGRI sangat bagus dan menjadi motivasi para guru untuk menjadi tenaga pendidik yang lebih baik dalam membentuk karakter anak didiknya.
Sedangkan pada pada upacara HGN dan HUT PGRI yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia Mendikdasmen menyampaikan berbagi hal mulai dari kompetensi, dan kesejahteraan guru.
Tahun 2025, Pemerintah memberikan beasiswa sebesar tiga juta rupiah per semester bagi guru yang belum berpendidikan D.IV/S.1 untuk melanjutkan studi S1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk 12.500 guru.
Pemerintah memberikan berbagai pelatihan antara lain Pendidikan Profesi Guru, up-grading guru Bimbingan Konseling, Bimbingan Konseling untuk guru-guru non-Bimbingan Konseling, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, Pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar dua juta rupiah perbulan untuk guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu kali gaji pokok untuk guru-guru ASN.
Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar 300.000 rupiah per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru.
Pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi Pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik.
Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari 300.000 rupiah menjadi 400.000 rupiah. Tugas administratif guru dikurangi, kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam, ada satu hari belajar guru dalam sepekan.
Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri.
Untuk melindungi para guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Isi kesepahaman antara lain penyelesaian damai (restorative justice) bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik. (Tono)
