Pembangunan Laboratorium SDN 02 Talang Cepedak OKI Jadi Sorotan, APH dan Inspektorat Diminta Bertindak! -

Read Time:1 Minute, 56 Second

https://www.profitablecpmrate.com/ki4sf672yj?key=11d19e0ce7111b57c69b1b76cd2593c6

OGAN KOMERING ILIR, RBO – Proyek pembangunan laboratorium komputer di SDN 02 Talang Cepedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, kini menjadi sorotan.

Pembangunan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 tersebut diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk munculnya retakan pada dinding bangunan meski baru beberapa bulan selesai.

Kondisi bangunan yang sudah mengalami kerusakan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan selama pelaksanaan proyek.

Pantauan tim SKU Reformasi Bangsa mengungkapkan bahwa hingga kini laboratorium tersebut masih kosong dan belum memiliki aliran listrik, menambah daftar kejanggalan dalam pengerjaannya.

Pengerjaan Diduga Asal Jadi, Siapa Bertanggung Jawab?

Proyek ini bukan hanya mencerminkan ketidakseriusan pelaksana dalam menyelesaikan tugasnya, tetapi juga memperlihatkan lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten OKI.

Dana dari DAK, yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, justru terancam menjadi ajang pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

Hernis, Ketua Umum LSM Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK), mengecam keras kondisi ini.

“Ini proyek negara, tetapi dikerjakan seperti proyek main-main. Bagaimana pendidikan anak-anak bisa maju kalau fasilitas yang dibangun asal jadi?,” ujar Hernis dengan nada kecewa.

APH dan Inspektorat Diminta Bertindak Tegas

Kasus ini dinilai harus segera menjadi perhatian serius Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dugaan adanya pelanggaran prosedur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek, harus diusut tuntas.

“Inspektorat wajib melakukan audit investigasi terhadap proyek ini, termasuk memeriksa dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan realisasi anggaran.

Tidak cukup hanya memberikan teguran administratif, pihak yang terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenang harus diproses secara hukum,” tegas Hernis.

Jika dibiarkan, kasus serupa berpotensi terus berulang, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik.

Pendidikan Jadi Korban

Ironi terbesar dari persoalan ini adalah dampaknya terhadap anak-anak. Laboratorium komputer seharusnya menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun kondisi proyek yang tidak sesuai standar justru menghambat hak mereka untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

Hernis mendesak pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam.

“Pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka dan segera mengambil langkah konkret agar kasus seperti ini tidak terus terulang di proyek-proyek lain,” pungkasnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Pendidikan adalah hak dasar anak bangsa, bukan ajang keuntungan bagi segelintir pihak. Jika pemerintah dan penegak hukum tidak bertindak tegas, bukan hanya generasi muda yang dirugikan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun,” tegasnya. (Nov)