Suap Proyek Smart Board dan Chromebook Rp13,1 Miliar, Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun 2 Bulan
0
0
PALEMBANG RBO – Dua terdakwa kasus suap proyek pengadaan Smart Board dan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin (9/11/2026).
Kedua terdakwa masing-masing Fika Nur Alawi, Direktur PT Millennium Solusi Abadi (PT MSA), dan Cory Erin Hardi, staf marketing PT MSA, dijatuhi hukuman penjara setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fatimah, SH., MH., tersebut menjatuhkan vonis terhadap Fika Nur Alawi berupa pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan dan denda Rp150 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 70 hari.
Sementara Cory Erin Hardi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun serta denda Rp200 juta, subsider 60 hari kurungan.
Vonis tersebut sama dengan tuntutan JPU KPK yang sebelumnya dibacakan dalam persidangan.
Usai mendengarkan putusan, kedua terdakwa melalui penasihat hukum masing-masing bersama JPU KPK menyatakan masih pikir-pikir terhadap vonis majelis hakim.
Dalam perkara ini, JPU KPK sebelumnya mengungkap adanya dugaan pembagian uang komitmen fee mencapai Rp13,1 miliar dalam proyek pengadaan Chromebook dan Smart Board di lingkungan Disdikbud Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan dakwaan JPU, Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi diduga mengatur pembagian sejumlah uang kepada penyelenggara negara.
Uang tersebut merupakan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai pembayaran pengadaan Chromebook dan Smart Board setelah dikurangi pajak.
Dalam persidangan, JPU juga membeberkan rincian dugaan aliran dana kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, disebut menerima aliran dana sebesar Rp3,3 miliar. Kemudian Kepala Disdikbud Muara Enim Rudi Hasrullah disebut menerima Rp870 juta.
Selanjutnya, Kabid SD Disdikbud Muara Enim Abi Nurwardani disebut menerima Rp700 juta, sedangkan Karmidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga menerima Rp300 juta.
Rincian tersebut merupakan bagian dari uraian dakwaan JPU KPK terkait dugaan pembagian komitmen fee dalam proyek pengadaan dengan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
Kasus ini turut menyeret nama Edison yang saat itu menjabat sebagai Bupati Muara Enim hingga akhirnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Perkara tersebut menjadi sorotan karena pengadaan fasilitas pendidikan yang semestinya menunjang peningkatan kualitas pembelajaran justru diduga menjadi ladang praktik suap dengan nilai miliaran rupiah.
Dengan putusan terhadap kedua terdakwa tersebut, proses persidangan perkara suap pengadaan Chromebook dan Smart Board di Disdikbud Kabupaten Muara Enim terus bergulir.
Sementara itu, kedua terdakwa masih memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap putusan majelis hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Nov)
