Remix dan DJ Dilarang di Hajatan OKI, Pengusaha OT hingga Ulama Kompak Dukung Kapolres
0
0
Ogan Komering Ilir, RBO – Kebijakan larangan pemutaran musik remix dan DJ dalam kegiatan hiburan terbuka di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Mulai dari pengusaha orgen tunggal (OT), pelaku orkes hingga ulama menyatakan sepakat terhadap langkah tersebut sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tengah masyarakat.
Dukungan itu mengemuka dalam kegiatan Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ yang berlangsung di Mapolres OKI, Senin (9/11/2026).
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitia Prananta mengatakan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.
Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha hiburan, untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkotika.
Menurutnya, pembatasan pemutaran musik remix dan DJ menjadi salah satu langkah preventif yang dilakukan sebagai tindak lanjut program prioritas Kapolri melalui Operasi Sarang Narkoba.
Pihak kepolisian menilai sejumlah kegiatan hiburan tertentu berpotensi dimanfaatkan sebagai tempat berkumpulnya pengguna maupun pengedar narkoba.
Karena itu, diperlukan pengawasan dan kesadaran bersama agar kegiatan hiburan tidak disalahgunakan.
“Peran serta masyarakat sangat kami harapkan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap keluarga dan tetangga agar tidak menjadi pecandu narkoba,” ujar Agung.
Kapolres menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat menjalankan usaha orgen tunggal. Para pengusaha hiburan tetap diperbolehkan menjalankan aktivitas usahanya dengan membawakan jenis musik lain di luar remix dan DJ.
“Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai,” tegasnya.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan Rindi, salah seorang pengusaha orgen tunggal di Kayuagung. Ia menilai pembatasan musik remix dan DJ tidak harus menjadi penghalang bagi keberlangsungan usaha hiburan masyarakat.
“Kami sebagai pengusaha orgen tunggal mendukung kebijakan ini. Usaha hiburan tetap bisa berjalan tanpa harus memutar musik remix atau DJ. Yang terpenting, hiburan tetap bisa dinikmati masyarakat tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan,” ungkapnya.
Dukungan serupa datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni. Ia menegaskan, upaya mencegah peredaran narkoba harus dilakukan secara bersama-sama, termasuk melalui pengawasan terhadap kegiatan hiburan di tengah masyarakat.
Menurutnya, hiburan pada dasarnya merupakan sarana mempererat silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, serta ketertiban umum.
“Kami mendukung langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba. Hiburan boleh saja, tetapi harus tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa kegembiraan justru menjadi pintu masuk bagi kemudaratan,” kata Muazni.
Dengan adanya dukungan dari pengusaha hiburan dan kalangan ulama, diharapkan kebijakan tersebut dapat berjalan melalui kesadaran dan komitmen bersama.
Tidak hanya menjaga ketertiban dalam kegiatan hajatan, tetapi juga memperkuat upaya perlindungan generasi muda OKI dari ancaman penyalahgunaan narkotika. (Nov)
