Ratusan Pedagang Nanas Jalancagak Gembira, KDM Berikan Kompensasi atas Jongko Dagangan yang dibongkar
0
0
SUBANG, RBO– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunaikan janjinya untuk memberikan kompensasi kepada para petani pedagang nanas di sepanjang jalan raya Jalancagak Subang yang jongkonya dibongkar beberapa waktu lalu.
Pemberian kompensasi ini disambut gembira ratusan pedagang nanas yang diserahkan oleh KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi didampingi Bupati Subang Reynaldy Putra Andita di Aula Oman Syahroni Pemda Subang pada Jumat (27/6/2025) siang.
“Ini para petani pedagang nanas di Jalancagak mendapat bantuan kompensasi pembongkaran tempat usahanya . Beras , uang tahap pertama Rp.5 Juta dan tahap kedua Rp.5 juta lagi,”ujar KDM dalan keterangannya di video yang diunggah diakun resmi Tiktoknya @KangDediMulyadi.
“Dan kemudian ini kami akan melakukan penataan hak garap perkebunan agar terjadi keadilan dan pengelolaan tidak bertumpuk pada orang tertentu dengan luas yang sangat luas sedangkan masyarakat kecil tidak kebagian hak garap. Nanti akan ada revitalisasi perkebunan nanas dan perkebunan teh,”terangnya.
“Ini Bupati nih. Waduh..setuju teu..?,”tanya KDM dalam videonya.
“Setujuuu,”ujar jawaban kompak para pedagang yang setuju akan ide dan langkah KDM tersebut.
“Mantap?,”tanya Dedi Mulyadi lagi.
“Mantap..,”jawab kompak Bupati Subang dan para pedagang yang hadir.
“Okey okey ya.. beres..siap,”pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, para pedagang nanas Jalancagak sempat melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Nanas Jalancagak dan ke Gedung Sate Provinsi Jawa Barat untuk menuntut janji KDM untuk memberikan kompensasi kepada mereka atas jongkonya dibongkar.
Namun aksi tersebut, ditanggapi oleh Bupati Subang Reynaldy Putra Andita. Dia menyebut aksi tersebut tidaklah murni gerakan para pedagang nanas yang Jongkonya dibongkar tetapi ada peran oknum Ormas dan lainya yang menggiring para pedagang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut.
Padahal, langkah pemberian kompensasi tersebut sudah direncanakan akan diberikan sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
Sehingga membutuhkan waktu dan kesabaran bagi para pedagang. Karena pihak Pemkab Subang dan Pemprov Jabar sedang memperjuangkannya (A. WAhyudin)
