Mencari Jati Diri Sumedang Bebas KKN,GPHN-RI Ajak Masyarakat Perkuat Pengawasan
0
0
SUMEDANG, RBO – Ketua GPHN RI, Cece Raita Suryanagara, menyoroti pentingnya dukungan dan penghargaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan masyarakat dalam Diskusi Panel bertema “Mencari Jati Diri Sumedang Bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)” yang digelar di SMK Pemuda Sumedang, Kamis (11/6/2026).
Dalam sambutannya, Cece Raita Suryanagara menyampaikan bahwa kegiatan tersebut terselenggara secara mandiri tanpa bantuan pemerintah.
Menurutnya, acara dapat terlaksana berkat dukungan para donatur dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya membangun kesadaran publik dalam pemberantasan praktik KKN.
“Kegiatan ini terlaksana bukan karena bantuan pemerintah, tetapi berkat dukungan para donatur dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perubahan,” ujarnya.
Cece juga menyinggung ketidakhadiran Bupati Sumedang dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, panitia telah menyampaikan undangan secara resmi sesuai prosedur yang berlaku, baik melalui surat maupun dokumen pendukung lainnya.
Ia menilai kehadiran pimpinan daerah dalam forum yang membahas persoalan kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan bentuk penghargaan terhadap aspirasi masyarakat sekaligus komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan membangun kesadaran publik dan memperkuat semangat antikorupsi,” katanya.
Meski demikian, Cece tetap mengapresiasi para peserta, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut.
Ia berharap forum seperti ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Sumedang.
Diskusi panel bertema “Mencari Jati Diri Sumedang Bebas dari KKN” diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Sumedang yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan guna merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Sumedang. (Rio)
