Mafia Pupuk Cekik Petani Mesuji: Harga Melonjak Gila, Distribusi Dikuasai Oknum!
0
0
Mesuji, Lampung, RBO – Petani di SP 10 B, Desa Tanjung Serayan, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, menjerit akibat kelangkaan dan lonjakan harga pupuk yang tak terkendali.
Dugaan kuat mengarah pada mafia yang menguasai distribusi pupuk demi keuntungan pribadi, membuat ribuan hektare lahan pertanian terancam gagal panen.
Petani Tercekik: Panen Anjlok, Utang Menumpuk
Melambungnya harga pupuk memaksa petani mengurangi pemakaian, berdampak langsung pada hasil panen yang terus menurun. Jika sebelumnya mereka bisa menghasilkan 7-8 ton gabah per hektare, kini hasil panen hanya mencapai 5-6 ton.
“Dulu hasil panen masih cukup buat nutup modal, sekarang malah tekor. Pupuk mahal, harga gabah turun. Kami seolah dihimpit dari segala arah!” keluh seorang petani, MS (50), dengan wajah penuh kekhawatiran.
Harga pupuk yang beredar di lapangan jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET):
Urea: Rp 200.000 per sak
Poska Merah: Rp 210.000 per sak
Ironisnya, mayoritas petani terpaksa membeli pupuk dengan sistem utang, yang baru bisa dilunasi saat panen tiba. Namun, meskipun membayar tunai, harga tetap tidak mengalami perubahan.
Kondisi ini semakin memperparah beban petani yang sudah terjepit antara tingginya modal produksi dan rendahnya harga jual hasil panen.
Distribusi Pupuk Diduga Dikendalikan Oknum Kelompok Tani
Investigasi di lapangan menemukan dugaan bahwa distribusi pupuk di wilayah tersebut dikendalikan oleh seorang agen bernama Bu Titin.
Anehnya, ia bukan distributor resmi, melainkan anggota kelompok tani (Poktan). Padahal, sesuai aturan, pupuk bersubsidi harus disalurkan langsung ke Poktan yang terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Seorang tokoh masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi ini.
“Dulu pupuk langsung masuk ke kelompok tani, sekarang jadi bisnis pribadi. Kami ini petani, bukan sapi perahan! Harga pupuk terus naik, tapi kami tidak punya pilihan,” ujarnya dengan nada geram.
Dinas Pertanian dan LSM Angkat Bicara
Keluhan para petani akhirnya mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (Permak).
Ketua LSM Permak, Hernis, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi dan menemukan indikasi pelanggaran serius dalam distribusi pupuk bersubsidi.
“Distribusi pupuk harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020. Jika ada individu di luar kelompok tani resmi yang menguasai distribusi, itu jelas pelanggaran hukum. Kami juga mencatat harga pupuk yang melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi), yang bisa dikategorikan sebagai spekulasi harga dan melanggar UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,” jelas Hernis.
Sementara itu, petani berharap Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji segera turun tangan untuk memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan dan tidak lagi dikuasai oleh oknum-oknum tertentu.
Mafia Pupuk Bakal Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum
Hernis menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai bukti melalui anggotanya, Mat Saleh, di provinsi tersebut dan siap melaporkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kami sudah menghubungi Ketua Umum kami di pusat, dan mereka siap membawa kasus ini langsung ke APH. Petani tidak boleh terus-menerus menjadi korban mafia pupuk!” tegasnya.
Petani Menunggu Aksi Nyata Pemerintah
Dengan kondisi yang semakin mencekik, para petani hanya bisa berharap ada langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya panen yang terus merosot, tetapi masa depan pertanian di Mesuji juga berada di ambang kehancuran.
Akankah pemerintah bertindak cepat untuk menumpas mafia pupuk? Atau petani harus kembali menjadi korban tanpa ada keadilan?
Reformasi Bangsa akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas! (Nov)
