KPK Usut Dugaan Pengondisian Audit, ASN BPK Diamankan
0
0
JAKARTA, RBO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. OTT tersebut disebut berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim, Edison.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penindakan terbaru ini merupakan pengembangan dari operasi yang dilakukan KPK di Sumatera Selatan beberapa hari sebelumnya.
“Untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
Menurut KPK, dugaan suap tersebut berkaitan dengan temuan audit BPK terhadap sejumlah pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk proyek pengadaan smart TV yang sebelumnya menjadi perhatian penyidik.
Dalam operasi terbaru ini, total 11 orang diamankan. Enam di antaranya merupakan pihak yang telah diamankan dalam OTT sebelumnya, sementara lima orang lainnya merupakan pihak baru yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Lima orang yang kembali diamankan merupakan ASN di BPK,” kata Budi.
Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan peran dan keterlibatan masing-masing dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Mereka adalah Edison selaku Bupati Muara Enim, Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Adi Triyadi yang merupakan orang kepercayaan sekaligus keponakan Edison, serta Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi.
Dari rangkaian operasi tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, saldo rekening, serta barang bukti elektronik dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp1,9 miliar.
KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam upaya memengaruhi hasil audit guna menutupi temuan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (Nov)
