Kadis PUPR Tanjab Barat Ungkap Rencana APBD Perubahan 2026, Infrastruktur Mendesak Jadi Prioritas
0
0
TANJAB BARAT, RBO — Sejumlah program pembangunan dan penanganan infrastruktur direncanakan masuk dalam APBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjab Barat, H. Apri Dasman, S. ST., MT, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (21/9/2026).
Dari hasil konfirmasi tersebut, rencana kegiatan APBD Perubahan mencakup sejumlah sektor, mulai dari peningkatan jalan, rehabilitasi gedung pemerintah, fasilitas air dan sanitasi, normalisasi sungai, irigasi hingga pengendalian banjir.
Enam Kegiatan Aspal Masuk Rencana
Pada bidang Jasa Marga, terdapat enam kegiatan pengaspalan yang direncanakan untuk didaftarkan dalam APBD Perubahan 2026.
Selain kegiatan pengaspalan tersebut, terdapat pula rencana pekerjaan aspal pada sejumlah ruas yang menjadi bagian dari kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan.
Namun, rincian lokasi, volume pekerjaan, nilai pagu anggaran serta nama paket kegiatan masih perlu dipastikan dalam dokumen resmi APBD Perubahan setelah melalui tahapan pembahasan dan penetapan.
Rehabilitasi Gedung hingga Fasilitas Air dan Sanitasi
Sementara pada bidang Cipta Karya, salah satu rencana kegiatan yang dibahas adalah rehabilitasi gedung pemerintah.
Selain itu, terdapat kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas umum, termasuk penyediaan atau peningkatan sarana air dan sanitasi.
Untuk sektor sanitasi, penanganannya berkaitan dengan limbah serta drainase lingkungan, termasuk kebutuhan drainase dengan skala yang lebih besar di sejumlah kawasan.
Adapun rencana hibah untuk Polres Tanjab Barat juga disebut dalam pembahasan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas pendukung pelayanan umum.
Besaran, bentuk, serta mekanisme hibah tentunya tetap harus mengacu pada ketentuan penganggaran dan dokumen resmi pemerintah daerah.
Normalisasi Sungai dan Irigasi Jadi Perhatian
Pada bidang Sumber Daya Air (SDA), rencana kegiatan mencakup normalisasi sungai dan pembangunan atau penanganan jaringan irigasi.
Pengendalian banjir juga menjadi salah satu perhatian, terutama menghadapi potensi peningkatan curah hujan.
Salah satu infrastruktur yang disebut dalam pembahasan adalah Embung, ada dua Item yaitu di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam yang diharapkan dapat mendukung pengendalian tata air sekaligus menjadi bagian dari upaya mengantisipasi persoalan banjir.
Infrastruktur Mendesak Akan Ditangani
Selain kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Perubahan, PUPR juga menaruh perhatian terhadap kondisi infrastruktur yang bersifat mendesak.
Kerusakan jembatan akibat banjir, misalnya, menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan penanganan agar tidak membahayakan masyarakat dan mengganggu akses transportasi.
Untuk infrastruktur yang kondisinya membahayakan masyarakat, mekanisme penanganannya dapat dilakukan sesuai ketentuan, baik melalui swakelola maupun tender, tergantung karakteristik dan kebutuhan pekerjaan.
Di sisi lain, bidang Jasa Konstruksi juga memiliki tugas yang berkaitan dengan pengendalian perizinan serta aspek penyelenggaraan konstruksi sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Pengendalian Banjir dan Infrastruktur Harus Tepat Sasaran
Rencana kegiatan tersebut menunjukkan bahwa APBD Perubahan 2026 tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penanganan infrastruktur yang dinilai mendesak serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Karena kegiatan tersebut masih berada dalam tahapan perencanaan dan penganggaran, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai lokasi pekerjaan, volume, sumber dan besaran anggaran, pelaksana kegiatan, target penyelesaian serta manfaat yang dihasilkan.
Dengan demikian, setiap program yang nantinya ditetapkan dalam APBD Perubahan 2026 dapat dikawal secara transparan dan tepat sasaran, terutama untuk kegiatan yang menyangkut keselamatan masyarakat, akses jalan, pengendalian banjir, sanitasi dan pelayanan dasar. (YS)
ReformasiBangsa.co.id
Tanjab Barat, 21 September 2026
