Jadi Sorotan? PJ Bupati Sumedang Ajak Jalan -jajan Insan Pers dan Forkopimda ke Pantai Pangandaran
Sumedang, RBO – Sejak kepemimpinan masa bakti Bupati H.Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati H.Erwan Setiawan tahun 2018 – 2023, sangat hobby jalan-jalan bersama Insan Pers.
Kegiatan itu berjalan mulai Anggaran APBD murni dan APBD perubahan,
dimasa kepemimpinan PJ.Bupati Herman Suryatman dengan sebagian Insan Pers kembali berangkat ke Pangandaran.
Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan kegiatan jalan jalan tersebut dalam rangka apa dan apa? sumber anggaranya dari mana?
Sayangnya, PJ Bupati Sumedang dinilai tebang pilih, padahal banyak media yang sudah mempunyai MoU Pemda ,ada apa ya??. Kegiatan ini merupakan jadi rutinitas di anggaran murni dan perubahan.
Ketika RB.Online wawancara ke beberapa tokoh masyarakat yang tidak dicatat namanya mengatakan, sejak dimasa kepemimpinan Bupati H.Dony Ahmad Munir dan Wakilnya H.Erwan Setiawan hobby jalan-jalan bersama sebagian Insan Pers.
“Rata -rata dua kali dalam setahun yaitu Anggaran APBD Murni dan Anggaran Perubahan, namun kali ini ada perbedaan yaitu Forkopimda diikutsertakan. Tapi sumber anggaranya dari mana, apa ada aturan jukumnya terlebih dengan Insan Pers ????,” kata tokoh masyarakat ini, Jumat (08/03/2024).
Ketika Forkopinda dikonfirmasi RB.Online melalui WhatsApp menyampaikan,” Insaallah ikutilah.
Bamun ketika ditanya kembali dalam rangka apa, jawaban tidak tahu, saya hanya undangan. Hal ini sebagaimana disampaikan hanya undangan dan rangka apa belum tahu,” cetusnya.
Sama halnya Kajari Sumedang ketika dihubungi RB.Online melalui WhatsApp nya menyampaikan.
“Ikutlah karna teman-teman pada ikut,” ungkapnya.
Ketika RB.Online menghubungi beberapa anggota DPRD terkait kegiatan menyampaikan, pihaknya tidak tahu, apa ada undangan ke Pimpinan atau tidak belum mengetahuinya.
“Namun saya baru mengetahuinya ada kegiatan Pj.Bupati, Pers, beserta Forkopimda, tapi dala rangka apa ya???,” Ujarnya balik menanyakan.
Kegiatan ini pasti sumber mata anggaranya dari APBD Kabupaten, mustahil mempergunakan anggaran APBN dan APBD Banprop ???? Rakyat bayar pajak dan telat didenda, pajak itu adalah mensejahterakan masyarakat.
Namun kegiatan diduga ada kepentingan orang-orang tertentu ataupun kelompok dan aparat hukumnya turut serta, serta apakah APH bisa mengawasi penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Sumedang pada umumnya???
Hal ini mustahil, bisa terlebih ada Pers turut serta, jangan-jangan APH dan sebagian Pers sudah terkontaminasi, apakah mungkin Pers tidak sejalan lagi UUD Insan Pers ???
Hal ini patut dipertanyakan akhir bulan lalu DPMD beserta para kepala desa kecuali kepala Desa yang terkena dampak angin puting beliung ke Pangandaran dan kemarin para Camat dan sekretaris ke Jakarta,apakah tidak pemborosan Anggaran???
Aparat Hukum Kejaksaan Tinggi dan Polda Jawa Barat baik Kejaksaan Agung maupun KPK agar turut mengawasi penggunaan APBD Kabupaten Sumedang secara khususnya.
APBD Kabupaten itu dari sektor pajak adalah dititip masyarakat melalui Pemda dan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk dipergunakan jalan-jalan.
Rayat wajib bayar Pajak tapi jangan orang-orang tertentu dan kelompoknya menikmatinya, terlebih dimana Pemkab Sumedang banyak menerima piagam perhargaan baik dan Presiden, Kementerian dan Provinsi ???
Penggunaan APBD masyarakat mengatasinya bersama sebagian Pers dan terlebih APH, namun saat ini APH ikut menikmatinya jalan-jalan, para SPH pun ketika menjawab hanya di undang dan dalam rangka. Tapi mereka tidak mengetahuinya, apa dibalik ini semua ??? Hanya rumput yang bergoyang bisa menjawabnya.
Insan Pers diduga tidak berjalan mengawasi penggunaan APBD lagi sesuai koridornya, terlebih APH yang ada di Kabupaten Seperti kejaksaan dan kepolisian.
APH pada umumnya Kejaksaan menangani beberapa Kasus seperti PT.Kampung Makmur penyertaan Modal dan Pemerintah, Mobil Tayo yang dikomersilkan serta jalan Cisoka -Citegah sudah sejauh mana penanganannya.
Wakil Bupati Sumedang H.Erwan setiawan semasa aktif pernah menyampaikan ada 1 BUMD yang tidak sehat yaitu PT.Kampung Kampung, Direktur PT.Kampung Makmur sejak dilantik pertengahan tahun 2020 sampai tahun 2025 Hendro Haryanto dan Komisaris PT.Kampung Makmur Sekretaris Daerah Herman Suryatman dan saat ini menjabat Pj.Bupati Sumedang,dan Komisaris PT.Kampung Makmur saat ini di jabat Pj.Sekretaris Daerah Hj.Tuti Ruswati. (Nbbn)
