Gencar Operasi Prokes, Pemkab Sumedang Serius Tangani Covid-19 -

Read Time:2 Minute, 21 Second

https://www.profitablecpmrate.com/ki4sf672yj?key=11d19e0ce7111b57c69b1b76cd2593c6

SUMEDANG, RB – Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sumedang terus melakukan operasi bagi yang melanggar protokol kesehatan (prokes) di sejumlah titik yang potensial jadi tempat penyebaran Covid 19.

Kabid Penegakan perundang-undangan Yan Mahal Rizal SH di sela-sela kesibukanya menyampaikan, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sesuai lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021.

“Yaitu tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di 20 Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tentang pemberlakuan pengenaan sanksi administratif hari ke 8,” ucapnya, Senin (18/01/2021).

Hal itu kata Rizal, sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi adminstratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona virus.

“Serta Keputusan Bupati Sumedang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan Corona virus,” ungkapnya.

Rizal menjelaskan, bagi masyarakat Sumedang baik warga yang melintas tak luput dari operasi prokes, bahwa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui SATPOL PP membetuk beberapa posko pengenaan sanksi administratif dengan lokasi terdiri dari, Posko Pengenaan Sanski Administratif Kecamatan Jatinangor, Posko Pengenaan Sanski Administratif Kecamatan Tomo.

“Dan Posko Pengenaan Sanski Administratif Kecamatan Sumedanag Selatan; serta Patroli kewilayahan di wilayah Kecamatan se Kabupaten Sumedang,” jelasnya.

Adapun personil dilibatkan dalam kegiatan Penerapan Perbup Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 diantaranya TNI, Polri, Subdenpom, Satpol PP, Dishub, Kejaksaan, Bank BJB serta dari pihak pengadilan Negeri.

Rizal menambahkan, pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dibeberapa tempat antara lain Kec.Ujungjaya, Kec.Ganeas, Kec.Sukasari, Kec.Paseh, Kec.Cisarua dan Situraja dan dibantu personil sebagimana yang yang saya sampaikan tadi.

“Waktu pelaksanaan dimulai dari pukul 08.00 wib s.d. 15.00 wib dan sasaran objek pengenaan sanksi administratif meliputi warga yang tidak memakai masker, toko dan toko modern yang belum menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan,” tutur Rizal.

Selain itu, pengendara kendaraan roda dua dan 4 atau lebih yang tidak memakai masker, kendaraan pribadi/dinas yang membawa penumpang melebihi kapasitas 50% dari kapasitas kendaraan,tempat belanjaan, hajatan dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perbup Nomor 5 tahun 2021.

Adapun lokasi dan sasaran pengenaan sanksi administratif, adalah untuk melaksanakan pendisiplinan warga, pelaku usaha/badan dan patroli kewilayahan di seluruh wilayah Sumedang dan pada umumnya yang banyak dikunjungi masyarakat, seperti MPP dan daerah lainya sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021.

Jumlah pelanggaran Prokes hari Senin (18/01/2021) sebanyak sebanyak 121 orang dan denda pelanggaran administrasi sebanyak Rp.2.441.500 dan sejak tanggal 17/12/2020 sampai 18/01/2021, jumlah pelanggaran Prokes sebanyak 4.839 pelanggar dan sanksi denda administrasi sebanyak Rp 129.768.000. (Riks)