Dugaan Transaksi Penerimaan Maba UNSIL Masuk Tahap Penelusuran, Kampus Siapkan Tim Khusus
0
0
TASIKMALAYA, RBO — Dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada calon mahasiswa dalam proses penerimaan mahasiswa baru (Maba) Universitas Siliwangi (UNSIL) memasuki babak baru.
Laporan yang sebelumnya disampaikan kepada wartawan kini telah mendapat respons dari pihak UNSIL. Universitas menyatakan telah memanggil dosen yang namanya disebut dalam laporan dan berencana melakukan penelusuran lebih lanjut melalui tim khusus.
Persoalan ini bermula dari laporan seorang calon mahasiswa yang mengaku tidak diterima di UNSIL. Kepada tim wartawan, pelapor menyerahkan sejumlah dokumen yang disebut sebagai bukti pendukung, termasuk bukti tertulis bermaterai dan bukti transfer uang.
Pada tahap awal, Dedi dari bagian Humas UNSIL menyampaikan bahwa laporan akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama pimpinan universitas. Dosen yang bersangkutan juga direncanakan dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 24 September 2026. Dalam pertemuan yang dihadiri unsur Humas, Kepegawaian, Hukum dan Keuangan UNSIL, pihak kampus menyampaikan bahwa dosen yang dilaporkan telah dipanggil.
Nana dari bagian Keuangan UNSIL menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih dalam proses penelusuran. Pihak universitas juga disebut akan berkoordinasi dengan Rektor untuk membentuk tim khusus.
Langkah tersebut menjadi penting karena substansi laporan menyangkut dugaan transaksi yang dikaitkan dengan proses penerimaan mahasiswa baru.
Pihak UNSIL juga menyatakan persoalan tersebut akan dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kementerian terkait. Artinya, penyelesaian perkara ini tidak semata-mata akan berhenti pada pemeriksaan internal kampus.
Sementara itu, bagian hukum UNSIL belum menetapkan sanksi terhadap dosen yang bersangkutan. Bentuk sanksi baru dapat ditentukan setelah pemeriksaan dan penelusuran selesai.
Pihak kampus menyebut sanksi dapat berada dalam kategori ringan, sedang maupun berat, tergantung hasil pemeriksaan.
Bahkan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, konsekuensi yang lebih berat termasuk pemberhentian dan kemungkinan proses pidana dapat muncul.
Namun sampai saat ini, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti.
Ada sejumlah pertanyaan yang masih harus dijawab melalui proses pemeriksaan. Di antaranya, untuk apa uang tersebut diberikan, siapa penerimanya, apa dasar transaksi, apakah terdapat komunikasi mengenai penerimaan mahasiswa baru, serta apakah terdapat hubungan langsung antara pemberian uang dengan proses seleksi.
Bukti transfer, jika memang berkaitan dengan perkara tersebut, juga perlu diuji bersama konteks komunikasi dan dokumen lainnya. Sebab, keberadaan transaksi keuangan saja belum otomatis membuktikan adanya jual beli kursi atau manipulasi penerimaan mahasiswa.
Kasus ini mencuat ketika publik juga tengah menyoroti perkara penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) yang ditangani KPK.
Namun kedua perkara tersebut merupakan kasus berbeda dan tidak dapat dianggap memiliki hubungan hanya karena sama-sama menyangkut penerimaan mahasiswa baru.
Karena itu, proses pemeriksaan di UNSIL menjadi penting untuk memberikan kepastian. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, universitas perlu menjelaskan mekanisme pelanggaran tersebut dan pihak-pihak yang terlibat sesuai bukti yang ditemukan.
Sebaliknya, jika dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara jelas agar nama baik institusi maupun individu tidak terus berada dalam ruang spekulasi.
Penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu titik penting dalam kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi.
Karena itu, setiap laporan mengenai dugaan transaksi dalam proses penerimaan membutuhkan pemeriksaan yang transparan, objektif dan berbasis bukti.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah UNSIL setelah pembentukan tim khusus dan koordinasi dengan kementerian. (Chandra)
