DP2KBP3A Kab Bandung Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting
SOREANG, RBO – Untuk mempercepat penanganan _stunting_ di Kabupaten Bandung, DP2KBP3A mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan _Stunting_ T.A 2024 bertempat di Gedung Moch Toha, Komp. Perkantoran Pemda Kab Bandung, Kamis, (31/10/2024) kemarin.
Acara tersebut dihadiri oleh 280 peserta dari unsur TPPS Desa/Kelurahan. Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Pjs. Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik, S.T, MT yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting.
“Saya berharap dengan peran aktif dan sinergi dari semua pihak dalam penanganan stunting, Kabupaten Bandung dapat menurunkan prevalensi stunting hingga nol persen,” katanya.
Menurut Dikky, untuk mencapai target nasional tahun 2024 di mana angka stunting mencapai 14%, diperlukan dukungan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung, yang masih memiliki tantangan besar untuk menurunkan prevalensi stunting.
Dalam upaya penurunan stunting yang jadi target nasional, lanjutnya perlu dilakukan tim percepatan stunting dari desa dan kelurahan dengan koordinasi antar sektor.
“Untuk mencapai target stunting kita lebih menekankan pada ibu hamil serta ibu menyusui dengan mengupayakan asupan gizi yang terjamin selama 6 bulan,” ujarnya.
Oleh karena itu Pj. Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik menghimbau agar seluruh OPD untuk bekerja sama dan member data ter-update dalam penguatan dan pencegahan stunting di TPPS Kabupaten Bandung.
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, BKKBN Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang memberikan arahan strategis guna mendukung percepatan penurunan angka stunting secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah desa dan kelurahan.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr. Hj Yuli Irnawati Mosjasari, MM mengingatkan kepada semua kepala desa agar melakukan screening terhadap masyarakat, khususnya pada balita yang mengalami stunting serta penanganan di pusat pelayanan kesehatan bagi pasien stunting pengguna BPJS Kesehatannya.
“Upaya pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara konvergen. Karena konvergensi merupakan pilar ke 3 dari 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting,” ungkap Yuli Irnawati.
Yuli menambahkan, konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung, H. Muhamad Hairun, SH., MH menekankan pentingnya komitmen bersama untuk terus berkoordinasi secara aktif dan kooperatif dengan semua pihak agar intervensi terhadap sasaran prioritas dapat dilaksanakan secara efektif.
Dia menyampaikan, percepatan penurunan angka _stunting_ merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus didukung secara bersama.
Bahkan Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan _Stunting_ , yang telah menetapkan 5 pilar strategis nasional percepatan penurunan stunting.
“Kelima pilar tersebut terdiri dari komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan perubahan perilaku, konvergensi program pusat, daerah, dan desa, ketahanan pangan dan gizi, dan Pemantauan dan evaluasi,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Stunting termasuk urusan kesehatan yang esensial dan memiliki dampak jangka panjang bagi generasi masa depan Negara dan Kabupaten Bandung, maka untuk penanganannya juga perlu melibatkan banyak pihak.
“Banyak aspek yang mempengaruhi penurunan stunting, mulai dari program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), Aspek Kesehatan, Aspek Keluarga, maupun Aspek Perilaku. Artinya intervensi terhadap percepatan penurunan stunting_ perlu dilakukan dengan intervensi spesifik dan terpadu dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung,” pungkasnya. (red)
