Bupati Humbahas Sampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap R-APBD 2027
0
0
Humbahas, RBO – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Senin 2 Nopember 2026.
Nota Jawaban tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas berbagai pertanyaan, saran, masukan dan perhatian dari Fraksi Golkar Solidaritas, Hanura, Nasdem, Gerindra, Perindo dan Fraksi Gabungan terkait arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah dalam R-APBD 2027.
Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Parulian Simamora bersama Wakil Ketua Jessika A Simamora, S.A.B dan Marsono Simamora serta diikuti oleh Anggota DPRD lainnya.
Turut hadir pada paripurna ini Wakil Bupati Humbahas Junita Rebeka Marbun SH, M.AP, Sekda Chiristison R Marbun, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan lainnya.
Bupati Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH dalam Nota Jawabannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan dan masukan yang diberikan.
Menurutnya, pandangan umum fraksi merupakan wujud tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat dalam merumuskan kebijakan pembangunan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait penurunan transfer pemerintah pusat sebesar Rp54,47 miliar, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi penyesuaian alokasi beberapa komponen Transfer ke Daerah (TKD), meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui digitalisasi pembayaran, perluasan kanal pembayaran termasuk QRIS, peningkatan pengawasan dan pengendalian, serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait.
Mengenai struktur belanja daerah, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan R-APBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah tetap mengutamakan pelayanan dasar, kebutuhan mendesak serta program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati juga menanggapi perhatian fraksi terhadap rasio belanja pegawai dalam R-APBD 2027 sebesar 44,92 persen dari total belanja daerah.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait belanja pegawai dan akan menyampaikan perhitungan resmi mengenai pemenuhan belanja pegawai serta belanja mandatori lainnya secara tertulis.
Tentang Pokir Anggota DPRD, Bupati menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan instrumen penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
Seluruh usulan akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi berbagai masukan terkait pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, irigasi dan jalan usaha tani, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Pembangunan infrastruktur yang mendukung akses pendidikan, kesehatan dan produktivitas pertanian menjadi perhatian pemerintah daerah.
Bupati turut menjelaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan. Anggaran kedua sektor tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, peningkatan sarana dan prasarana, akses layanan, pemenuhan tenaga pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, termasuk penurunan stunting.
Dalam menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah juga melakukan penajaman prioritas belanja dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, pemerataan pembangunan dan keberlanjutan program. Penyesuaian anggaran dilakukan tanpa mengabaikan pelayanan dasar serta prioritas pembangunan desa.
Bupati berharap Nota Jawaban yang disampaikan dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan masukan DPRD, sehingga pembahasan R-APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, efektif serta berpihak pada kepentingan masyarakat Humbang Hasundutan. (Rusmani simanullang)
