Bendahara SMPN 10 Tanjab Barat Diduga Monopoli Pengelolaan Dana BOS, Transparansi Dipertanyakan
0
0
TANJUNG JABUNG BARAT, RBO — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) di SMP Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi sorotan.
Pasalnya, muncul dugaan bahwa proses belanja dan penggunaan dana BOS di sekolah tersebut lebih banyak dikendalikan oleh bendahara BOS berinisial BA.
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya informasi yang mempertanyakan keterbukaan pihak sekolah dalam perencanaan maupun penggunaan dana BOS.
Sejumlah pihak menilai, pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran negara semestinya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Transparansi menjadi penting agar penggunaan anggaran dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan, termasuk terkait jenis kegiatan, kebutuhan sekolah, serta manfaat anggaran bagi peserta didik.
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, mekanisme keterbukaan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 10 Tanjab Barat diduga belum berjalan secara optimal. Bahkan, muncul tudingan bahwa pengelolaan belanja dana BOS terkesan didominasi oleh bendahara sekolah.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan: apakah seluruh proses perencanaan dan realisasi belanja telah melalui mekanisme yang ditetapkan dalam pengelolaan dana BOS, serta apakah kepala sekolah, tim pengelola, dan pihak terkait lainnya menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya?
Lebih jauh, beredar pula informasi yang menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengendalian penggunaan dana BOS di sekolah tersebut.
Namun, informasi mengenai dugaan keterlibatan pejabat tersebut masih sebatas rumor dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan pejabat tertentu.
Sementara itu, bendahara BOS berinisial BA disebut cenderung tertutup ketika hendak dimintai keterangan oleh pihak luar, termasuk wartawan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), terkait penggunaan dana BOS.
Saat dikonfirmasi mengenai pengelolaan anggaran tersebut, Kepala SMP Negeri 10 Tanjung Jabung Barat berinisial EV memberikan penjelasan bahwa dirinya lebih banyak memberikan persetujuan terhadap rencana belanja yang diajukan bendahara.
“Saya hanya menyetujui saja apa yang ingin dibelanjakan bapak bendahara dana BOS,” ujar EV. (10/09)
EV juga menyampaikan bahwa dirinya saat ini tidak terlalu menangani secara langsung seluruh urusan belanja dana BOS karena akan memasuki masa pensiun.
“Saya tidak begitu mengurusinya lagi, karena saya juga mau pensiun. Kalau mengenai apa saja yang akan dibelanjakan, silakan tanya saja Pak BA, karena dia yang mengurus semuanya,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut tentu menjadi perhatian karena pengelolaan dana BOS merupakan bagian dari tata kelola keuangan satuan pendidikan yang membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Karena itu, diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak berwenang untuk memastikan apakah dugaan dominasi bendahara tersebut benar terjadi atau hanya persoalan komunikasi dan pembagian tugas internal sekolah.
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat diminta turun tangan melakukan klarifikasi maupun pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 10.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan, kebutuhan sekolah, serta memberikan manfaat bagi peserta didik.
Di sisi lain, pihak sekolah maupun bendahara BOS berinisial BA tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh tudingan tersebut.
Publik kini menunggu transparansi: bagaimana mekanisme perencanaan Dana BOS SMP Negeri 10, siapa yang menentukan belanja, bagaimana proses pengadaannya, serta apakah seluruh penggunaan anggaran telah tercatat dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan.(YS)
