Banpres Rp20 Miliar Perkuat Penanganan Karhutla OKI
0
0
OKI, RBO — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendapat dukungan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki memastikan bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat operasi pemadaman, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla.
Bantuan Rp20 miliar untuk OKI merupakan bagian dari total Rp100 miliar yang diberikan kepada lima pemerintah daerah di Sumatera Selatan.
Selain OKI dan Kabupaten Musi Banyuasin yang masing-masing menerima Rp20 miliar, bantuan juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp30 miliar serta Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing Rp15 miliar.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan karhutla di daerah.
“Ini bentuk perhatian Bapak Presiden, pemimpin yang sangat hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah melakukan rapat langsung koordinasi, namun juga memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan karhutla ini,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Menurut Muchendi, dukungan pemerintah pusat menjadi tambahan kekuatan bagi OKI dalam menghadapi ancaman karhutla. Anggaran tersebut, kata dia, akan dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai aspek penanganan di lapangan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan ini. Anggaran akan kita maksimalkan untuk memperkuat penanganan karhutla di OKI, baik kesiapsiagaan, operasi pemadaman, sarana dan prasarana maupun perlindungan masyarakat terdampak,” ujar Muchendi, Kamis (17/9/2026).
Ia menegaskan, pemanfaatan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan karhutla serta ketentuan yang berlaku.
Muchendi mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api telah muncul. Kesiapsiagaan dan upaya pencegahan sejak dini menjadi bagian penting dalam menekan risiko kebakaran meluas.
Karena itu, Banpres akan diarahkan untuk mendukung operasi pemadaman dan mobilisasi tim, penyediaan sarana dan prasarana, logistik serta kebutuhan operasional petugas.
Dukungan juga dapat diberikan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan, penyelamatan satwa liar, hingga pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan Banpres mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 9 September 2026 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya untuk penanganan karhutla.
Penggunaan anggaran dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran daerah dan berada dalam pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memastikan pemanfaatannya berjalan efektif, transparan dan akuntabel.
Muchendi menambahkan, penanganan karhutla merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Pemkab OKI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, TNI, Polri, dunia usaha, relawan serta masyarakat.
“Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah, aparat, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah meluasnya kebakaran dan memastikan masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Dengan tambahan dukungan anggaran tersebut, Pemkab OKI akan memperkuat kesiapsiagaan dan respons di lapangan, sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan efektif untuk melindungi masyarakat dan lingkungan
.Kalau ingin dibuat lebih “menggigit” untuk halaman utama, angle-nya bisa diarahkan pada Rp20 miliar Banpres dan tuntutan transparansi penggunaannya, sehingga tidak sekadar menjadi berita seremoni. (Nov)
