HLG Bram Itam Disorot: Dugaan Pembukaan Lahan dan Penggunaan Alat Berat, Satgas PKH serta Dishut Jambi Didesak Bertindak
BRAM ITAM, TANJAB BARAT, RBO — Dugaan aktivitas pembukaan dan penggarapan lahan di kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kembali menjadi sorotan.
Sejumlah informasi dan keterangan yang dihimpun mengarah pada perlunya pengawasan serius serta penertiban oleh instansi berwenang, terutama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Sorotan ini bukan semata-mata menyangkut aktivitas masyarakat di kawasan hutan, melainkan juga mempertanyakan konsistensi pengawasan terhadap dugaan penguasaan dan penggarapan lahan dalam skala yang lebih luas.
Nara Sumber, yang tak ingin namanya di sebutkan dalam Media ini, memberikan
keterangan yang disampaikan kepada awak media, muncul dugaan adanya aktivitas penggarapan lahan dengan menggunakan alat berat, yang disebut-sebut berdalih untuk pembuatan saluran irigasi.
Namun, alasan tersebut dinilai perlu diuji dan diverifikasi langsung di lapangan, mengingat kawasan Hutan Lindung Gambut memiliki fungsi ekologis yang sangat penting dan tidak dapat diperlakukan seperti lahan biasa,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Sejumlah pihak mempertanyakan, apabila benar terdapat aktivitas menggunakan alat berat di kawasan HLG, apakah kegiatan tersebut telah melalui pemeriksaan status kawasan, memiliki dasar hukum yang jelas, serta sesuai dengan ketentuan perlindungan hutan dan ekosistem gambut?
Penggunaan alat berat di kawasan HLG menjadi pertanyaan
Dalam percakapan yang dihimpun, salah satu sumber menegaskan bahwa aktivitas penggunaan alat berat di kawasan hutan lindung, dengan alasan apa pun, perlu mendapat perhatian serius.
Pasalnya, kawasan hutan lindung gambut memiliki karakteristik ekologis yang rentan terhadap kerusakan, terutama apabila terjadi pembukaan lahan, perubahan tata air, penggalian kanal, maupun aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Sumber juga menyinggung alasan pembuatan irigasi atau upaya penanganan kebakaran yang diduga digunakan untuk menjelaskan aktivitas di lapangan.
Menurutnya, apabila kegiatan tersebut benar merupakan upaya penanggulangan kebakaran, maka harus dapat dijelaskan siapa pelaksananya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta apakah kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan program dan kewenangan resmi.
Penggunaan alat mekanis di kawasan hutan lindung pun dinilai tidak boleh serta-merta dibenarkan hanya dengan alasan kepentingan tertentu, tanpa adanya pemeriksaan dan kepastian hukum dari instansi terkait.
Dugaan ketimpangan penertiban, masyarakat kecil jangan menjadi korban. Persoalan lain yang turut mencuat adalah dugaan ketimpangan dalam penanganan aktivitas penggarapan lahan di kawasan hutan.
Dalam keterangan sumber, terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat kecil yang menggarap lahan dalam luasan terbatas lebih mudah tersentuh penertiban, sementara dugaan penguasaan lahan dalam skala puluhan hingga ratusan hektare justru perlu ditelusuri secara serius.
Sumber menyebut adanya dugaan penguasaan lahan dalam luasan besar yang perlu diperiksa, termasuk siapa pihak yang berada di balik aktivitas tersebut, bagaimana asal-usul penguasaan lahannya, serta apakah terdapat dokumen atau dasar hukum yang dapat membenarkan aktivitas di kawasan yang diduga masuk HLG.
Apabila dugaan tersebut benar, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah ditindak, sementara dugaan pelanggaran dalam skala lebih besar luput dari pengawasan.
Dugaan transaksi lahan dan aktivitas penggarapan perlu ditelusuri
Dalam keterangan lainnya, sumber turut menyinggung dugaan praktik transaksi atau penggantian garapan lahan yang disebut hanya didukung kuitansi, bukan dokumen kepemilikan tanah sebagaimana lazimnya transaksi tanah yang memiliki status hukum jelas.
Hal ini menjadi penting untuk ditelusuri, sebab kuitansi penggantian garapan tidak serta-merta membuktikan kepemilikan tanah maupun memberikan hak untuk menguasai dan mengalihfungsikan kawasan hutan.
Jika terdapat aktivitas penebangan, pembukaan lahan, atau penguasaan kawasan HLG yang dilakukan berdasarkan transaksi semacam itu, maka aparat dan instansi kehutanan perlu memeriksa legalitasnya secara menyeluruh, termasuk riwayat penguasaan, lokasi koordinat, status kawasan, serta pihak-pihak yang terlibat.
Satgas PKH dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diminta turun langsung
Atas berbagai informasi dan dugaan yang berkembang, Satgas PKH serta Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diminta tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang menjadi sorotan.
Langkah yang dinilai penting antara lain memastikan titik koordinat aktivitas, memeriksa status kawasan, mengidentifikasi penggunaan alat berat, menelusuri dugaan pembukaan lahan, serta mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan aktivitas yang melanggar ketentuan.
Penertiban juga diharapkan dilakukan secara objektif terhadap seluruh pihak yang terbukti melanggar, tanpa membedakan latar belakang, kepemilikan modal, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.
Jangan sampai HLG hanya tegas terhadap masyarakat kecil
Kawasan Hutan Lindung Gambut merupakan benteng ekologis yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tata air, menyimpan karbon, serta mencegah risiko kebakaran dan kerusakan ekosistem.
Karena itu, dugaan aktivitas pembukaan lahan di kawasan HLG Bram Itam tidak boleh dianggap persoalan biasa. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki kemampuan menguasai lahan dalam skala besar.
Awak media akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, sekaligus membuka ruang klarifikasi kepada instansi berwenang dan pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan dugaan aktivitas tersebut.
Hingga berita ini disusun, dugaan aktivitas pembukaan lahan, penggunaan alat berat, serta penguasaan lahan di kawasan HLG Bram Itam masih memerlukan verifikasi lapangan dan konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan, dan setiap pihak yang disebut dalam persoalan ini berhak menyampaikan klarifikasi.( Tim Media RBO)
