DPRD dan Pemkab Sumedang Bahas Perda Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual
SUMEDANG, RBO – DPRD Kabupaten Sumedang bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Sidang Paripurna yang digelar pada Selasa, 17 November 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Japar, S.E.
Pembangunan pada hakikatnya bukan hanya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi yang lebih penting adalah membangun kualitas sumber daya manusia yang aman, tertib, sehat, dan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran dibahasnya Raperda ini sebagai upaya melindungi masyarakat dari perilaku yang merusak tatanan sosial.
Pemerintah Daerah mempunyai peran penting sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator sesuai dengan kewenangannya. Peran tersebut tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus didukung oleh DPRD serta seluruh elemen masyarakat agar pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dapat dilakukan secara efektif dan nyata di lapangan.
Perilaku penyimpangan seksual dinilai tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga dan mengganggu keamanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang kuat agar upaya pencegahan tidak hanya bersifat imbauan, tetapi memiliki kekuatan mengikat dan dapat diterapkan secara konsisten di Kabupaten Sumedang.
Melalui Raperda ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD menargetkan terbangunnya ketahanan keluarga serta terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, sehat, harmonis, dan berkualitas. Peraturan ini diharapkan menjadi payung hukum bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga keluarga, dalam melakukan pencegahan sejak dini.
Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M., CRMP dalam penyampaiannya menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan DPRD dalam membahas Raperda ini menjadi keberkahan bagi Sumedang. Keberkahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pembuat kebijakan, tetapi terutama bagi seluruh masyarakat Sumedang yang mendambakan kehidupan yang aman dan bermartabat.
Sidang Paripurna tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Sumedang sebagai daerah yang religius dan berbudaya.
DPRD dan Pemkab Sumedang berharap pembahasan Raperda ini dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan masyarakat. (Nbbn)
