BPK Temukan Ketidaksesuaian Belanja Mamin Penjaga Malam RSUD KH Daud Arif, APH Didesak Turun Tangan
1
0
TANJUNG JABUNG BARAT, RBO — Pengelolaan anggaran belanja di lingkungan RSUD KH Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menjadi sorotan.
Kali ini, belanja makan dan minum (Mamin) khusus penjaga malam berisiko tinggi (resti) Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran senilai Rp254.172.752,28.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pada Tahun Anggaran 2025 RSUD KH Daud Arif menganggarkan belanja makan dan minum khusus penjaga malam berisiko tinggi sebesar Rp1.141.577.555,00
Namun, dari total anggaran tersebut, terdapat realisasi belanja sebesar Rp254.172.752,28 yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dinyatakan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Temuan tersebut diperoleh BPK melalui pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban RSUD KH Daud Arif serta wawancara dengan sejumlah penjaga malam.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena belanja tersebut juga disorot terkait mekanisme pengadaan yang disebut tidak melalui katalog elektronik (e-Katalog), sebagaimana ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.
Temuan ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola anggaran, mekanisme pengadaan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Direktur RSUD Saat Itu Belum Memberikan Tanggapan
Untuk memperoleh penjelasan dan keberimbangan pemberitaan, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Sahala, yang menjabat sebagai Direktur RSUD KH Daud Arif pada Tahun Anggaran 2025 dan saat ini diketahui menjabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Namun, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait temuan BPK tersebut, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak terkait guna menjelaskan duduk persoalan serta memastikan informasi yang disampaikan kepada publik berimbang.
Ketua Ormas JRPM: APH Jangan Tinggal Diam
Sementara itu, Ketua Ormas JRPM, Golan, turut angkat bicara menanggapi temuan tersebut. Ia meminta agar persoalan pengelolaan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuka secara transparan.
“Mari kita bongkar semua kebusukan yang ada di beberapa SKPD di Tanjab Barat ini, agar tidak membebani rakyat,” tegas Golan.
Menurutnya, temuan BPK yang menyangkut penggunaan uang negara tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata tanpa adanya penelusuran lebih lanjut terhadap fakta dan pertanggungjawabannya.
Ia juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar proaktif menindaklanjuti temuan tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Seharusnya pihak APH yang maju terlebih dahulu untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan uang negara atau dugaan tindak pidana korupsi ini,” ujarnya.
Publik Menanti Transparansi dan Tindak Lanjut
Temuan senilai Rp254.172.752,28 tersebut menjadi catatan penting bagi pengelolaan keuangan daerah, terlebih anggaran yang dipersoalkan merupakan belanja operasional yang diperuntukkan bagi kebutuhan makan dan minum petugas penjaga malam berisiko tinggi.
Publik kini menanti penjelasan terbuka dari manajemen RSUD KH Daud Arif, termasuk bagaimana mekanisme penganggaran, pelaksanaan belanja, serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
Di sisi lain, APH diharapkan dapat menelaah hasil pemeriksaan BPK dan menindaklanjutinya apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Sebab, setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. (YS)
