GALAK Laporkan Dugaan Mark-Up Proyek Rehabilitasi Pelabuhan Roro Kuala Tungkal Rp1,94 Miliar ke BPK Jambi
1
0
TANJUNG JABUNG BARAT, RBO— Gabungan Aktivis Lembaga Anti Korupsi (GALAK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam kegiatan rehabilitasi Pelabuhan Roro Kuala Tungkal kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi.
Laporan tersebut meminta BPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran proyek senilai Rp1.940.100.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026.
Laporan bernomor GALAK-TJB/023/X/2026, tertanggal 28 Oktober 2026, disampaikan sebagai tindak lanjut tuntutan yang sebelumnya disuarakan GALAK dalam aksi damai di halaman Kantor BPK RI Perwakilan Jambi pada 23 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, GALAK mengungkapkan adanya dugaan penetapan harga yang melebihi kewajaran atau mark-up pada kegiatan rehabilitasi Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen anggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta realisasi pelaksanaan di lapangan.
Desak BPK Periksa Anggaran dan Pelaksanaan Pekerjaan
GALAK menilai pemeriksaan menyeluruh diperlukan guna memastikan bahwa anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta sebanding dengan mutu dan volume pekerjaan yang dilaksanakan.
Dalam laporan itu, kegiatan rehabilitasi pelabuhan disebut dilaksanakan oleh CV Sukses Sekawan, dengan CV Rajawali Mitra Konsultan sebagai konsultan pengawas.
GALAK meminta BPK RI Perwakilan Jambi menelusuri kewajaran harga dalam anggaran proyek, mencocokkan spesifikasi teknis dengan hasil pekerjaan, serta memeriksa kesesuaian volume pekerjaan dan laporan pengawasan yang dibuat oleh konsultan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran, kontrak pekerjaan, realisasi fisik, dan pertanggungjawaban keuangan.
Sejumlah Pihak Diminta Diklarifikasi
Dalam surat laporan tersebut, GALAK turut meminta agar aspek tanggung jawab para pihak yang berkaitan dengan kegiatan proyek ditelusuri sesuai kewenangan masing-masing.
Pihak-pihak yang disebut dalam laporan meliputi kepala dinas terkait, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak pelaksana pekerjaan, serta konsultan pengawas.
Penyebutan pihak-pihak tersebut merupakan bagian dari permintaan penelusuran dalam laporan GALAK dan bukan merupakan bukti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Penentuan ada atau tidaknya penyimpangan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.
Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
Pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran daerah merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Terlebih, kegiatan rehabilitasi fasilitas pelabuhan berkaitan dengan kepentingan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
Apabila dugaan penyimpangan tersebut terbukti melalui pemeriksaan yang berwenang, maka hasilnya perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan penyimpangan, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
GALAK melalui laporan tersebut meminta BPK RI Perwakilan Jambi turun melakukan pemeriksaan secara cermat dan profesional terhadap kegiatan rehabilitasi Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut laporan tersebut. Apakah dugaan ketidakwajaran anggaran itu dapat dibuktikan melalui pemeriksaan, atau justru seluruh pelaksanaan kegiatan telah sesuai ketentuan? Jawabannya harus ditentukan berdasarkan dokumen, fakta lapangan, dan hasil pemeriksaan resmi, bukan sekadar dugaan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, CV Sukses Sekawan, CV Rajawali Mitra Konsultan, serta pihak-pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (YS)
