Menhut dan Kepala BNPB Tinjau Kesiapan Penanganan Karhutla di OKI
0
0
Pemerintah Perkuat Deteksi Dini dan Sinergi Lintas Sektor
OKI, RBO — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026).
Peninjauan dilakukan di Kantor Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI, Kayuagung. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati OKI Muchendi Mahzareki.
Pertemuan tersebut membahas kondisi wilayah yang rawan karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, serta strategi mempercepat penanganan kebakaran di lapangan.
Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah merupakan perkembangan positif. Namun, kondisi itu tidak boleh membuat kewaspadaan terhadap potensi karhutla menurun, khususnya di kawasan lahan gambut.
“Kunci pengendalian karhutla adalah pencegahan dan deteksi dini. Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak cepat sebelum api membesar, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujar Raja Juli.
Menurutnya, karakteristik lahan gambut membuat penanganan kebakaran membutuhkan perhatian khusus. Api dapat tetap membara di bawah permukaan tanah meskipun tidak terlihat secara kasatmata.
Karena itu, proses pendinginan dan pembasahan harus dilakukan secara intensif serta berulang guna memastikan bara api benar-benar padam.
“Hotspot ini bukan berarti tidak ada asap. Karena sifatnya gambut, meski tidak ada api, masih ada asapnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, titik panas yang terdeteksi melalui satelit harus terlebih dahulu diverifikasi di lapangan sebelum dinyatakan sebagai kebakaran.
Verifikasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana, termasuk helikopter dan drone.
Di Sumatera Selatan, dari 37 hotspot berkekuatan tinggi yang terpantau, hasil verifikasi menunjukkan 11 titik di antaranya merupakan fire spot. Pemerintah menargetkan seluruh titik tersebut segera dikendalikan.
Selain upaya pemadaman, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan memanfaatkan potensi hujan yang diperkirakan terjadi pada 1–6 September 2026 berdasarkan informasi BMKG.
“Di bulan September ini kita masih akan berjibaku untuk memadamkan,” ujar Suharyanto.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan sinergi lintas wilayah dan sektor.
Menurutnya, persoalan karhutla tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu daerah atau instansi saja. Seluruh unsur harus bergerak dalam koordinasi yang kuat.
“Sumatera Selatan tidak bisa menangani karhutla sendiri-sendiri. Kita harus bergerak dalam satu komando dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat,” tegas Herman Deru.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan, luas wilayah Kabupaten OKI serta karakteristik geografis yang didominasi rawa dan lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian karhutla.
Karena itu, Pemkab OKI membutuhkan penguatan kolaborasi, baik dari sisi personel, sarana prasarana maupun sistem deteksi dini.
“OKI memiliki wilayah yang sangat luas dan karakter lahan yang sebagian besar berupa rawa dan gambut. Karena itu, kami membutuhkan penguatan kolaborasi, personel, sarana prasarana dan deteksi dini,” ujar Muchendi.
Ia menambahkan, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan karhutla di wilayah OKI.
Sejumlah perusahaan telah membentuk dan menyiagakan personel serta regu inti untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran di lapangan.
“Perusahaan juga kami dorong untuk mengambil peran. Saat ini telah dibentuk 176 personel KTPA dan 1.470 regu inti perusahaan yang siap mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Muchendi menegaskan, penanganan karhutla tidak semata-mata mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Upaya pencegahan, deteksi dini, kecepatan penyampaian informasi dan mobilisasi personel menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas.
Pemkab OKI memastikan koordinasi bersama TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha terus diperkuat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respons terhadap setiap indikasi titik api sekaligus mencegah karhutla berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. (Nov)
