Proyek Irigasi Cikalang 2 “Amburadul”, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Sidak Lokasi Usai Aduan Warga
0
0
TASIKMALAYA, RBO – Proyek Normalisasi Irigasi Utama Cikalang 2 senilai Rp5,6 miliar yang didanai APBN melalui Inpres Tahap III Tahun 2025 kini berada di ujung tanduk. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh raksasa BUMN, PT Hutama Karya (Persero), menuai kecaman hebat dari masyarakat karena kualitasnya yang dinilai asal-asalan dan sarat masalah.
Merespons polemik yang viral di media sosial, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, turun langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dari hulu hingga hilir proyek pada Kamis (05/03/2026).
Elevasi Ngawur: Air Mengalir ke Hulu
Dalam sidak tersebut, Wahid menyaksikan langsung kejanggalan teknis yang fatal. Di area BCKL Blok Gabug, air justru tidak mengalir ke hilir melainkan berbalik ke arah hulu. Hal ini membuktikan adanya kesalahan serius pada elevasi (ketinggian) saluran.
“Elevasi di bagian hilir yang diprakarsai PSDA UPTD Provinsi Jawa Barat justru lebih tinggi. Secara logika, air tidak akan mengalir. Ini menunjukkan adanya miskomunikasi parah antara PSDA PUPR Kota Tasikmalaya, UPTD Provinsi, dan BBWS Citanduy. Dokumen perencanaannya patut dipertanyakan,” tegas Farhan Fatahilah, perwakilan Forum Masyarakat Peduli Cikalang, kepada MNP.
Pengawasan “Gaib” dan Indikasi Konspirasi
Kinerja konsultan supervisi, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), juga menjadi sorotan tajam. Pasalnya, konsultan tersebut dilaporkan baru berkontrak setelah proyek berjalan selama satu bulan.
“Artinya, selama sebulan pertama proyek ini berjalan tanpa pengawasan. Fungsi kontrol tidak berjalan maksimal sehingga pekerjaan dikerjakan serampangan. Kami mengindikasikan adanya kejanggalan dan potensi konspirasi antara PPK, pelaksana, pengawas, hingga subkontraktor,” tambah Farhan.
Masyarakat menyayangkan dua BUMN besar yang seharusnya menjadi contoh profesionalisme justru memberikan hasil pekerjaan yang mengecewakan di daerah.
Upah Tak Dibayar, Warga Segel Proyek
Selain masalah teknis, aroma “pendzaliman” terhadap pekerja lokal pun mencuat. Sejumlah warga yang ikut bekerja mengaku upahnya belum dibayarkan hingga saat ini. Tak hanya itu, jasa material serta ganti rugi aset warga yang rusak akibat aktivitas proyek juga masih menunggak.
Sebagai bentuk kemarahan, warga melakukan penyegelan di lokasi proyek dengan membentangkan spanduk bertuliskan: “PROYEK BERMASALAH DISEGEL WARGA, KONTRAK BERMASALAH, PEKERJAAN BURUK DAN UPAH TIDAK DIBAYAR.”
Desakan Rekomendasi ke Pusat
Masyarakat mendesak DPRD Kota Tasikmalaya tidak hanya sekadar meninjau, tetapi segera memanggil seluruh pihak terkait dalam forum resmi. Warga juga meminta DPRD memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat agar PT Hutama Karya dievaluasi secara menyeluruh.
“Kami ingin DPRD merekomendasikan persoalan ini ke tingkat pusat karena ini anggaran negara (APBN). Jangan sampai uang rakyat miliaran rupiah terbuang sia-sia untuk proyek yang output-nya nol,” pungkas Farhan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait amburadulnya elevasi saluran dan tunggakan upah pekerja tersebut. (Yoga)
