54 Km Jalan Rusak Hanya Dianggarkan Rp10 Miliar, Ali: Pemprov Riau Serius Bangun Jalan Bono?
KUALA KAMPAR, RBO – Kondisi Jalan Lintas Bono menuju Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, yang mengalami kerusakan parah sepanjang kurang lebih 54 kilometer, kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk penanganan jalan tersebut disebut hanya sebesar Rp10 miliar.
Anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan panjang jalan yang harus ditangani. Apalagi, berdasarkan perhitungan kebutuhan di lapangan, biaya penimbunan jalan diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar per kilometer.
Lima desa yang terdampak kondisi jalan tersebut meliputi Desa Sokoi, Sungai Emas, Labuhan Bilik, Gambut Mutiara, dan Segamai.
Dengan alokasi Rp10 miliar, penanganan jalan diperkirakan hanya mampu menjangkau sekitar dua kilometer. Jika anggaran dengan nominal yang sama terus dialokasikan setiap tahun, masyarakat harus menunggu waktu sangat panjang untuk mendapatkan akses jalan yang layak.
Bahkan, secara hitungan sederhana, penyelesaian penimbunan sepanjang 54 kilometer dengan kapasitas penanganan dua kilometer per tahun membutuhkan waktu sekitar 27 tahun.
Ketua Aliansi Pemuda Kubangan Desa Kabupaten Pelalawan, Muhammad Ali, mempertanyakan keseriusan Pemprov Riau dalam menangani persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah pesisir tersebut.
Ali mengingatkan, persoalan Jalan Lintas Bono bukan sekadar urusan pembangunan infrastruktur, melainkan menyangkut akses ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat di lima desa.
Ia juga menyinggung perdebatan yang terjadi pada Agustus lalu antara Ketua APDK Pelalawan dengan Plt. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam pembahasan tersebut, Ali menyebut anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan flyover mencapai Rp100 miliar.
Menurutnya, apabila anggaran sebesar itu dapat dialokasikan untuk pembangunan Jalan Lintas Bono-Sokoi, penanganan kerusakan jalan tersebut berpotensi menjangkau sebagian besar kebutuhan yang ada.
“Apakah Pemprov Riau benar-benar serius membangun Jalan Lintas Bono? Kalau setiap tahun hanya Rp10 miliar, jangan sampai masyarakat seolah-olah ditidurkan dengan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan,” tegas Ali, Jumat (20/11/2026).
Ia meminta pemerintah provinsi tidak sekadar menyampaikan komitmen pembangunan, tetapi juga harus berani menetapkan target penyelesaian yang jelas dan terukur.
“Jika memang peduli dan menjadikan jalan ini sebagai prioritas, harus ada target penyelesaian. Dilihat dari kebutuhan masyarakat, dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat, bukan tidak mungkin dalam dua kali penganggaran penanganannya bisa jauh lebih signifikan. Jangan hanya memberikan judul besar, tetapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ali menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, khususnya Bupati H. Zukri, yang telah membantu masyarakat di lima desa melalui alokasi dana khusus untuk pembangunan jalan alternatif berupa semenisasi.
Menurutnya, pembangunan jalan alternatif tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang selama ini harus menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi jalan utama yang rusak.
“Kami berharap program tersebut terus dilanjutkan dan, kalau memungkinkan, anggarannya ditambah agar pembangunan jalan semenisasi bisa rampung. Sebab, manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” tutup Ali.
Masyarakat berharap persoalan Jalan Lintas Bono tidak terus menjadi agenda tahunan tanpa kepastian penyelesaian. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang, dukungan anggaran yang memadai, serta komitmen lintas pemerintahan agar akses transportasi di lima desa tersebut dapat segera memperoleh penanganan yang layak. (Tim)
