Rp730,5 Juta Uang Pengganti Korupsi Dana Hibah Panwaslu OKI Masuk Kas Negara
Kejari OKI Eksekusi Kewajiban Dua Terpidana, Pemulihan Kerugian Negara Jadi Prioritas
OGAN KOMERING ILIR, RBO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) berhasil mengeksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp730,5 juta dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2017–2018.
Uang pengganti tersebut dibayarkan oleh terpidana Ihsan Hamidi dan Hadi Irawan pada Kamis (19/11/2026), sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Eksekusi dilakukan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari OKI. Dana sebesar Rp730.500.000 disetorkan melalui Bendahara Penerimaan Kejari OKI ke rekening RPL Kejari OKI untuk dana sitaan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kayuagung.
Kepala Seksi Intelijen Kejari OKI, Agung Setiawan, menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan putusan hakim sekaligus upaya memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
Dalam perkara tersebut, Ihsan Hamidi dan Hadi Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Pembayaran uang pengganti ini merupakan wujud nyata pelaksanaan putusan pengadilan. Keberhasilan penyetoran tersebut juga didukung iktikad baik dan sikap kooperatif keluarga terpidana dalam memenuhi kewajiban hukum,” jelas Agung Setiawan.
Menurutnya, penuntasan perkara korupsi tidak semata-mata diukur dari hukuman badan yang dijatuhkan kepada para terpidana. Lebih dari itu, pemulihan kerugian keuangan negara juga menjadi tanggung jawab penting dalam proses penegakan hukum.
“Vonis pidana memang menjadi konsekuensi atas perbuatan korupsi, namun pemulihan aset negara merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Dengan berhasil disetorkannya uang pengganti sebesar Rp730,5 juta tersebut, Kejari OKI menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak berhenti setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Upaya penegakan hukum harus terus dilaksanakan hingga kewajiban hukum para terpidana, termasuk pemulihan kerugian negara, terpenuhi.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kejari OKI dalam menjaga keuangan negara dan memastikan setiap putusan perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Nov)
