Sikap Buruk Kepala PKBM Bina Bangsa Komunikasi Publik Buntu, Diduga Hanya Jadi ‘Boneka’ Kepemimpinan Lama
PURWAKARTA, RBO – Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Bangsa kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kepemimpinan PKBM Bina Bangsa yang saat ini dijabat oleh Iik Hajarudin dinilai tidak independen dan tertutup terhadap akses keterbukaan informasi publik.
Sikap tidak profesional ini terlihat jelas ketika awak media berusaha melakukan konfirmasi mengenai pengelolaan serta program pendidikan di lembaga tersebut.
Setiap kali hendak diwawancarai, Iik Hajarudin tidak pernah memberikan keterangan secara langsung dan selalu mengalihkan komunikasi kepada mantan kepala PKBM terdahulu yang saat ini diinformasikan telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pola komunikasi yang tertutup ini memicu tuduhan keras dari masyarakat dan awak media bahwa jabatan Kepala PKBM Bina Bangsa saat ini tak ubahnya sekadar “boneka” formalitas.
Pengalihan wewenang komunikasi kepada pimpinan lama yang sudah berpindah status menjadi P3K tidak hanya melanggar etika tata kelola organisasi, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidakberanian dan ketidakmampuan pimpinan saat ini dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan lembaga.
Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat yang menerima dan mengelola dana publik, PKBM Bina Bangsa seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Tindakan menghindar dan melemparkan tanggung jawab ini memperkuat dugaan adanya hal-hal yang disembunyikan dalam tata kelola internal PKBM tersebut.
Atas kondisi yang dinilai mencederai prinsip transparansi ini, insan pers dan perwakilan masyarakat mendesak pihak-pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas.
Aparat Penegak Hukum (APH) Diharapkan segera turun tangan melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran dan program kerja di PKBM Bina Bangsa guna mengusut dugaan penyimpangan.
Dinas Pendidikan / Kabid Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Purwakarta: Didorong untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja Iik Hajarudin selaku Kepala PKBM Bina Bangsa, serta menindak tegas oknum P3K yang diduga masih mencampuri urusan manajerial lembaga lama.
Ketua Forum PKBM Diharapkan memberikan pembinaan serta teguran keras terhadap anggotanya agar menjaga integritas, profesionalisme, dan keterbukaan terhadap publik serta awak media.
Masyarakat berharap adanya tindakan nyata dari para pemangku kebijakan agar fungsi kontrol sosial media dapat berjalan efektif dan pengelolaan pendidikan kesetaraan di Purwakarta dapat bersih dari praktik-praktik yang melanggar aturan. (Iyus)
