Sidang Sengketa Informasi, Patar Sihotang Ingatkan Para Kades Transparan Terkait Dana Desa 

Jambi, RBO – Persidangan hari ini sebagai peringatan kepada Para kepala Desa agar terbuka atau transparan dalam mengelola Dana Desa. Karena dana desa bersumber dari pajak rakyat untuk kesejahteraan Masyarakat Desa.

Demikian disampaikan Patar Sihotang SH MH ketua Umum Pemantau keuangan Negara (PKN) pada saat memulai Konferensi Pers di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jambi, Selasa (9/05/2023).

Patar menjelaskan, bahwa dini hari telah mengikuti persidangan Sengketa Informasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jambi jl Parluhutan Lubis no 60 Sungai Kambang Kota Jambi, antara Pemantau keuangan Negara PKN sebagai Pemohon melawan 4 Kepala Desa dari Kabupaten batang Hari Provinsi jambi antara lain kepala desa Bulu Kandang , Kepala Desa Kampung Baru, Kepala Desa rengas Sembilan dan kepala Desa Kembang sari.

Pada persidangan ini bertindak sebagai majelis Komisioner adalah Zamharir, Muhammad Almunawar, Nurul Fahmy, Siti Masnidar, dan Indra Lesmana dan agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan Awal di lanjutkan dengan Mediasi

Patar menyampaikan, berawal dari informasi masyarakat kepada Pemantau Keuangan Negara (PKN) melalui Surat maupun email dan media sosial lainnya yang menyampaikan bahwa banyak oknum oknum kepala Desa melakukan penyimpangan terhadap dana desa dan tidak transparan terhadap pengunaan APBDEs.

“Atas dasar Informasi tersebut kami melakukan Telaahan staf dan Membuat Perencanaan dan Pelaksaan Observasi ,dan sesuai sesuai Standart Operasional Prosedur [SOP] sebelum melaksanakan pengawasan masyarakat atau investigasi ke lapangan,” jelas Patar Sihotang.

Para Tim Kabupaten atau lapangan harus di bekali dengan pengetahuan Hukum atau regulasi dan data data informasi [ dokumen ] awal sebagai pedoman dan petunjuk tim lapangan.

Patar menjelaskan, bahwa untuk memenuhi SOP Investigasi tersebut, PKN melakukan permintaan Informasi Publik kepada 4 Kepala Desa.

Adapun informasi yang PKN minta adalah antara lain APBDES dan Laporan Pertanggung Jawaban APBDEs dan Laporan Aset dan Laporan penggunaan Covid 19

“Namun pada surat pertama 4 kepala Desa tersebut tidak merespon atau Tidak memberikan, sehingga kami membuat Surat keberatan kepada Para kepala Desa, dan itu juga tidak di respon,” ujar Patar Sihotang.

Lantaran itu, PKN melanjutkan Gugatan ke komisi Informasi Provinsi Jambi sesuai mekanisme yang di atur pada UU no 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dan Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

“Pada Selasa tanggal 9 Mei 2023 mulai jam 10.30 telah di laksanakan Persidangan antara PKN sebagai pemohon dan 4 kepala Desa sebagai termohon ,dan pada persidangan hari ini telah dilakukan pemeriksaan pertama tentang legal standing dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Jambi,” beber Patar.

Selanjutnya, hasilnya 3 kepala Desa bersedia melakukan Mediasi dan 1 kepala Desa tidak bersedia melakukan Mediasi dengan alasan harus ada bupati yang mendampingi.

“Selanjutnya pada acara mediasi dengan hasil ke 3 Kepala Desa bersesedia memberikan Dokumen Informasi yang di mohonkan atau di minta PKN kecuali tentang Laporan BUMDES dengan alasan Dokumen Bumdes sedang dalam Pemeriksaan Inspektorar,” tandas Patar.

Pada saat Persidangan salah satu Komisioner Mempertanyakan kepada kepada Pemohon dalam hal ini Patar Sihotang SH MH Kepada Pemohon ,apa Maksud dan Tujuan dan dengan dasar peraturan apa Pemohon meminta Informasi Publik ini.

Pemohon menjawab, bahwa Maksud Tujuan PKN memphon Informasi Ini adalah sebagai Informasi awal atau petunjuk awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat dalam hal pelaksanaan peran serta Masyarakat sesuai amanat Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 dan PP 43 Tahun 2018 antara lain pasal 2 ayat 2 mengatakan Bahwa Masyarakat berhak untuk Mencari ,Mendapatkan dan melaporkan Dugaan Korupsi dengan lebih teknis nya apabila dokumen itu akan di gunakan Tim lapangan untuk melaksanakan pemantauan Cek Inricek ke lapangan.

Apakah sesuai data yang ada di dokumen dengan Kondisi lapangan yang sebenarnya ,dan hasil Investigasi di laporkan ke PKN pusat untuk dilakukan Telaah dan analisis Hukum dan Membuat Konstruksi Hukum.

Apabila didapat unsur unsur penyimpangan dalam bentuk Korupsi yang sudah merugikan keuangan Negara atau daerah, maka kami membuat laporan dugaan korupsi kepada Pihak Penyidik dalam hal ini Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.

“Namun apabila ditemukan kesalahan administrasi dan kebijakan atau diskresi, maka kami sampaikan kepada Bupati sebagai bahan masukan dan saran kami ke pemerintah sesuai amanat PP 68 Tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaran Negara /daerah,” tegasnya.

Patar .enyampaikan, Bahwa upaya permohonan Informasi ini di lakukan PKN juga sebagai Peran serta Masyarakat dalam bentuk Edukasi Pembelajaran kepada badan Publik khsususnya Kepala Desa agar terhindar dari jeratan hukum.

Karena Pemerintah Pusat telah mengkucurkan hampir 450 Trilyun Rupiah APBN Pusat ke Kepala desa hampir 75 Ribu di seluruh Indonesia dan sekitar 1000 kepala desa yang ketahuan bermasalah dan masuk proses hukum bahkan masuk penjara karena korupsi Dana desa.

“Nah dengan adanya upaya upaya PKN ini adalah sebagai Impelementasi Peran serta PKN dalam Mencegah Korupsi di Indonesia khsususnya Kepala desa dan perangkatnya agar dana desa benar benar menjadi Kesejahteraan Masyrakat Desa, bukan untuk Kesejahteraan kepala Desa dan perangkatnya,” ungkap Patar.

Pada Konfrensi Pers ini salah satu awak media menanyakan kepada Patar apa yang menjadi harapan PKN dalam persidangan ini dan patar menjawab bahwa harapan PKN adalah semoga persidangan ini menjadi Edukasi atau pembelajaran Kepada para kepala desa yang ada di seluruh Indonesia khsususnya kepada sekitar 120 Kepala Desa yang ada di Kabupaten batang hari provinsi Jambi.

“Ya, agar mengunakan anggaran Desa secara transparansi atau terbuka sesuai amanat UU no 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana desa dan Perki nomor 1 Tahun 2018 tentang standart keterbukaan dana Desa,” harap Patar.

Karena menurutnya, dana desa tersebut adalah APBN yang di kucurkan oleh pemerintah pusat adalah berasal dari pajak Rakyat yang di gunakan untuk Kesejahteraan masyarakat Desa.

“PKN juga berharap agar para Peminpin daerah dalam hal ini Bupati dan kepala Dinas maupun Camat agar memberikan Pembinaan dan pembelajaran kepada para Kepala Desa agar paham dan mengetahui tentang keterbukaan Informasi sesuai UU No 14 tahun 2008,” imbuhnya.

Patar juga menyatakan agar Komisi Informasi Provinsi Jambi melakukan Sosialiasi UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi kepada badan Publik khsususnya Kepala Desa dan perangkatnya. (TIM)