Puluhan Kelompok Tani di Subang Tagih Janji Bantuan dari BPLIP Kelas Jawa Barat
0
0
Subang, RBO – Puluhan kelompok tani di 9 kecamatan Kabupaten Subang yang kini tengah berjuang melawan dampak dan ancaman kekeringan ekstrem melayangkan protes keras. Mereka secara terbuka menagih janji bantuan submersible dari BPLIP Kelas 1 Jawa Barat yang hingga kini belum terealisasi akibat terganjal birokrasi.
Mirisnya, usulan bantuan tersebut justru ditolak oleh bagian verifikator tingkat Provinsi Jawa Barat. Alasan penolakan dinilai sangat tidak berpihak pada nasib petani, yakni karena terkendala aturan administrasi yang berbelit dan rumit.
Kekecewaan mendalam dirasakan oleh para petani di lapangan. Salah seorang perwakilan kelompok tani dari 9 kecamatan terdampak, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, membeberkan kejanggalan proses administrasi tersebut kepada awak media.
Ia mengungkapkan bahwa para petani sebelumnya didesak oleh pihak Kementan untuk segera melakukan persiapan di lapangan agar bantuan bisa cepat cair. Namun, setelah petani berkorban modal, hasilnya justru nihil.
“Yang anehnya, ada kelompok tani yang sudah telanjur mengeluarkan biaya pribadi untuk proses geolistrik dan pengeboran titik air. Kami melakukan itu karena ditekan dan diinstruksikan oleh Kementerian Pertanian agar segera dilaksanakan. Namun ironisnya, setelah semua modal keluar, usulan kami malah ditolak mentah-mentah oleh bagian verifikator Jawa Barat,” ujarnya dengan nada kecewa kepada media ini, Kamis (23/7).
Sikap kaku verifikator di tingkat provinsi ini memicu asumsi negatif dari kalangan petani Subang. Mereka menilai birokrat yang duduk di atas meja sama sekali tidak memahami jeritan dan kondisi riil para petani yang terancam gagal panen akibat kekeringan.
“Asumsi kami, pemerintah saat ini terkesan hanya menganut prinsip ‘asal bapak senang’ (ABS). Mereka sekadar mengamankan jabatan dan formalitas laporan saja ke pusat, bukan murni ingin membantu menyelamatkan nasib dan penghidupan para petani yang sedang kesulitan air,” tegasnya.
Hingga rilis ini diturunkan, para petani di 9 kecamatan Kabupaten Subang mendesak Kementerian Pertanian dan BPLIP Jawa Barat untuk segera mengevaluasi kinerja tim verifikator. Mereka meminta kebijakan administrasi yang kaku tersebut dipermudah demi menyelamatkan sektor pertanian di Subang yang menjadi salah satu lumbung padi nasional (A.Wahyudin)
