Pengisian Jabatan Molor? Ini Penjelasan Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya
0
0
Tasikmalaya, RBO – Kekosongan jabatan eselon II di jajaran Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang berlangsung hampir satu tahun terus menjadi buah bibir publik.
Menyikapi itu, Gungun Pahlagunara Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya angkat bicara.
Dulu, pihaknya sudah mengajukan dua kali saat kepemimpinan Pj Wali Kota Cheka Virgowansyah dan Asep Sukmana, bahkan sudah tahap job fit.
“Tapi karena pergantian kepala daerah dan masa transisi, sehingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengembalikan proses tersebut ke titik awal,” ujarnya, Selasa (27/05/2025).
Kendala lain terang Gungun, muncul regulasi baru yang mewajibkan rotasi dan mutasi diajukan oleh kepala daerah terpilih dengan aturan selama menjabat kurang dari enam bulan wajib mengantongi izin dari Kemendagri untuk melaksanakan rotasi mutasi.
“Otomatis, pengajuan pengisian eselon II kembali nol atau titik awal. Adapun, soal rotasi-mutasi eselon III dan IV sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan,” jelasnya.
Saran Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya
Saat menggelar rapat dengan Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, disarankan pengisian eselon II melalui open bidding, karena sistem Merit masih ada kendala.
“Hasil rapat dengan Komisi I DPRD sudah kami laporkan. Namun pimpinan daerah menginginkan tahapan job fit dulu, baru open bidding. Ini bagian dari evaluasi kinerja,” sebut Gungun.
Lanjutnya, guna terjadi chemistry antara kepala dinas dan pejabat dibawahnya, rotasi-mutasi eselon III dan IV baru akan dilakukan setelah jabatan eselon II terisi.
“Kita ingin ada kesinambungan antara pimpinan dan bawahannya. Tapi karena kebutuhan pelayanan mendesak, prosesnya akan dilakukan paralel. Bukan berarti lalai, tapi kita harus ikuti prosedur,” tegasnya.
Terjadi dilema ketika terdapat regulasi baru dari Pemerintah Pusat mewajibkan penerapan sistem merit melalui manajemen talenta dalam pengisian jabatan.
Namun, ketiak BKN datang ke Kota Tasikmalaya, sistem Merit masih harus dievaluasi, karena pengisian data oleh ASN ke dalam sistem BKN belum sepenuhnya rampung.
“Saat ini Kota Tasikmalaya tetap harus menggabungkan metode job fit dan open bidding untuk jabatan eselon II,” pungkas Gungun. (Yoga)
