Pemdes Lagaruda Diduga Serobot Tanah Warga
Takalar, RBO – Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Lagaruda kecamatan Sanrobone kabupaten Takalar Sulawesi Selatan diduga serobot lahan warganya, untuk dijadikan sebagai proyek pembangunan jalan pemukiman dusun Parappa.
Dengan itu pemilik lahan merasa keberatan dan dirugikan atas ulah dari oknum Kepala Desa (Kades) Lagaruda.
Kepada Media pemilik lahan berinisial NL, mengungkapkan bahwa lahannya dijadikan akses jalan oleh pemerintah Desa tanpa sepengetahuannya.
“Tanpa sepengetahuan kami, lahan kami dibangunkan jalan, kami merasa tidak dihargai dan sangat dirugikan, itulah sebabnya kami menutup jalan tersebut khususnya diarea dalam lokasi saya yang kurang lebih 35 meter,” ungkap NL melalui sambungan telepon WhatsAppnya, Kamis (12/12/24).
NL juga akui bahwa lahan tersebut sudah lama beralas Hak (Sertifikat).
“Sudah lama bersertifikat, dan lahan yang diserobot Pemerintah Desa Lagaruda kurang lebih 35 Meter masuk area lokasi lahan milik saya”, tambahnya
Sementara Kepala Desa Lagaruda berusaha dikonfirmasi melalui sambungan WhatsAppnya belum ada respon sampai saat ini.
Sementara di tempat terpisah Kepala Bidang Sosial dan PMD dikonfirmasi diruangan kerja mengatakan akan kami panggil pak Desa yang di duga kuat telah melakukan penyerobotan lahan milik warga.
“Ya, Kami akan panggil Pak desa Dinda,” singkatnya
Salah satu Penggiat Aktivis Kabupaten Takalar saat diminta tanggapannya mengungkapkan, jika Pemerintah Desa menggunakan lahan untuk pembangunan jalan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik lahan, beberapa undang-undang yang dapat dilanggar terkait dengan hak kepemilikan tanah dan prosedur pembebasan lahan antara lain:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
UUPA mengatur tentang hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah di Indonesia. Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hak atas tanah yang sah adalah hak yang diatur sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan memenuhi prosedur yang benar. Mengambil tanah milik orang lain tanpa persetujuan dapat melanggar hak kepemilikan yang dijamin oleh undang-undang ini.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 2 mengatur bahwa pengadaan tanah harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pasal 11 mengatur tentang kewajiban memberikan ganti rugi yang adil kepada pemilik lahan jika tanah mereka digunakan untuk kepentingan umum. Ungkapnya Arsyadleo di salah satu warkop di Takalar
Selain itu Kata Arsyadleo didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
KUHPerdata mengatur tentang hak milik dan perlindungan terhadap hak kepemilikan. Jika tanah digunakan tanpa izin pemiliknya, ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (tindak pidana perdata). Pemilik tanah dapat menuntut ganti rugi atau bahkan pengembalian tanah yang telah digunakan.
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Penggunaan tanah tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini mengatur pendaftaran tanah dan hak atas tanah.
“Tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan, jika tidak tercatat dengan sah dalam pendaftaran tanah atau tidak ada persetujuan pemilik, dapat melanggar aturan mengenai hak milik dan kepemilikan yang sah atas tanah tersebut,” ujarnya.
Arsyadleo menyebut, dalam hal penganggaran dana desa untuk pembangunan jalan, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor hukum dan administratif, termasuk persetujuan dari pemilik lahan yang akan terkena dampak pembangunan tersebut.
Secara umum, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan harus dilakukan dengan persetujuan pemilik lahan, terutama jika lahan tersebut menjadi lokasi pembangunan atau terkena dampak langsung,” tutupnya. (Kardewa)
