Masyarakat Desak KPK Awasi Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi DKI Jakarta
0
0
JAKARTA, RBO – Masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi Provinsi DKI Jakarta agar setiap uang yang dibelanjakan menghasilkan barang/jasa yang berkualitas dan sesuai dengan biaya yang digelontorkan.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan sebab, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada saat menggelar fun walk dalam kampanye Anti Korupsi beberapa waktu lalu menyampaikan KPK akan mengawasi pelaksanaan proyek Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini disampaikan terkait adanya pelaksana yang tak baik atau menyalahgunakan wewenangnya dalam pekerjaan.
“Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab”.ujar Johanis.
Johanis Tanak mengatakan KPK akan terus mengawal agar pembangunan tidak disalahgunakan pelaksana di lapangan. KPK akan terus mengawal agar pembangunan tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan.
Johanis meminta dukungan dari masyarakat agar setiap kegiatan pembangunan Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan KPK apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan kewenangan.
Oleh karena itu, kami mohon dukungan semua masyarakat agar setiap ada kegiatan pembangunan di Pemerintah DKI Jakarta, tolong disampaikan kepada kami, agar kami dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.
Termasuk menyalahgunakan uang rakyat, karena uang yang dipakai oleh Pemerintah Prov DKI Jakarta bersumber dari rakyat yang ada di Provinsi DKI Jakarta, ucapnya.
Pernyataan tersebut disambut baik oleh warga DKI Jakarta, namun jangan hanya bertujuan menyenangkan hati masyarakat.
“Kalau mau jujur, dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi khususnya tidak sulit menemukan dilapangan,” ujar Plt Sekjen Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia, Anggiat S Htg.
Bukan hanya pelaksanaan lapangan, proses pemilihan penyedia juga diduga tidak luput dari penyalahgunaan jabatan oleh oknum pejabat dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Penyalahgunaan jabatan dalam proses pemilihan penyedia berdampak terhadap kualitas pekerjaan dilapangan karena tidak menutup kemungkinan terjadi kesepakatan terselubung, tutup Anggiat. (AHS)
