Korupsi Panwaslu OKI Meledak, Majelis Hakim Tak Beri Ampun
0
0
PALEMBANG, RBO – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua terdakwa kasus korupsi dana hibah Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun anggaran 2017–2018.
Sidang putusan yang digelar Rabu (23/7/2025) tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Idi Il Amin SH MH, didampingi hakim anggota Ardian Angga SH MH dan Waslam Makhsid SH MH.
Dua terdakwa dalam perkara ini, yakni Tirta Arisandi, S.Sos., M.Si dan Muhammad Fahrudin, SH, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Vonis Tirta Arisandi: 4 Tahun Penjara
Majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Tirta Arisandi. Ia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta subsidair 4 bulan kurungan. Selain itu, Tirta dibebani pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.561.709.454.
Namun, dari jumlah tersebut telah dikembalikan sebesar Rp601 juta, sehingga sisa uang pengganti yang wajib dibayar oleh Tirta adalah Rp2.960.709.454.
Jika dalam waktu satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap sisa uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka jaksa akan menyita dan melelang harta milik terdakwa. Bila hartanya tidak mencukupi, maka Tirta akan menjalani tambahan hukuman pidana 2 tahun penjara.
Vonis Muhammad Fahrudin: 2,5 Tahun Penjara
Sementara itu, terdakwa Muhammad Fahrudin divonis lebih ringan, yakni 2 tahun 6 bulan penjara. Ia juga dikenai pidana denda sebesar Rp300 juta, dengan subsidair 1 bulan kurungan.
Fahrudin turut dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp436,5 juta, namun jumlah itu telah dikembalikan seluruhnya ke kas negara, sehingga tidak ada kewajiban sisa pembayaran.
Sikap Para Pihak
Usai pembacaan vonis, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri OKI yakni Ulfa Nauliyanti SH, Bayu Kuncoro SH, dan Rendi Sandu SH menyatakan masih pikir-pikir atas putusan hakim.
Sikap serupa disampaikan oleh kuasa hukum Tirta Arisandi, yang menyatakan masih akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.
Sementara itu, Muhammad Fahrudin melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima putusan tersebut.
Kasus ini menjadi salah satu sorotan besar terkait pengelolaan dana hibah di lingkungan pengawasan pemilu daerah. Vonis ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar mengelola dana negara secara akuntabel dan bertanggung jawab. (Nov)
