GAASS Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur Sumsel: Lepas Tikus, Tuntut Bersih-bersih Birokrasi
Palembang, RBO — Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu (21/5), bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam aksi yang berlangsung tertib tersebut, GAASS menyampaikan kritik tajam terhadap praktik korupsi birokrasi melalui simbol pelepasan tikus, Selasa (21/05/2025).
Aksi ini menjadi sorotan karena tikus dilepaskan secara simbolik sebagai representasi dari oknum-oknum pejabat yang diduga terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menurut Ketua Umum GAASS, Andi Leo, simbol tikus menggambarkan “tikus-tikus kantor” yang selama ini merugikan rakyat.
“Pelepasan tikus ini adalah simbol harapan kami agar di usia ke-79 ini, Sumsel bisa bebas dari tikus-tikus kantor yakni para pelaku korupsi yang merugikan rakyat,” tegas Andi Leo dalam orasinya.
Dalam aksinya, GAASS membawa sejumlah tuntutan kepada Gubernur Sumsel, antara lain:
– Evaluasi menyeluruh terhadap dinas-dinas yang terindikasi melakukan KKN.
– Reformasi birokrasi internal secara transparan dan akuntabel.
– Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta proyek-proyek publik.
– Pemberian sanksi tegas terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
Salah satu orator menyampaikan bahwa aksi ini adalah awal dari gerakan panjang untuk mengawal pemerintahan yang bersih di Sumatera Selatan.
“Kami tidak akan diam. Selama masih ada tikus di dalam kantor pemerintahan, kami akan terus turun ke jalan,” tegasnya.
GAASS menegaskan bahwa peringatan HUT ke-79 Sumsel seharusnya bukan hanya menjadi ajang seremoni, tetapi momen refleksi untuk memperkuat komitmen bersama dalam membersihkan birokrasi dari praktik korupsi.
“HUT Sumsel ke-79 harus jadi momen reflektif. Bukan sekadar perayaan, tapi komitmen bersama membersihkan Sumsel dari budaya korupsi,” tutup Andi Leo.
Aksi ini mendapat perhatian publik dan menjadi simbol perlawanan terhadap budaya KKN yang masih menghantui sejumlah instansi pemerintahan di Sumatera Selatan. (Nov)