Bupati Sumedang sambut Mentri PANRB Dorong Digitalisasi Pendataan Bansos, Proses Lebih Cepat dan Tepat Sasaran
0
0
SUMEDANG, RBO – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama Forkompimda, serta kepala SKPD/OPD menyambut kedatangan Menteri PanRB bersama rombongan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini SH, MPA menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran, transparan, serta mudah diakses masyarakat.
Hal itu disampaikan Rini saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumedang untuk memantau langsung pelaksanaan pendataan penerima manfaat melalui sistem digital.
Dalam kunjungannya, Rini melihat langsung proses pendataan masyarakat di Desa Mekar Jaya. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan adanya masyarakat yang masuk kategori layak maupun tidak layak menerima bantuan sosial.
“Dengan digitalisasi, kita ingin memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran,” ujar Rini.
Menurutnya, sebelum dilakukan digitalisasi, proses pengajuan dan verifikasi bantuan sosial dapat melalui lebih dari tujuh tahapan. Kini, melalui sistem digital, proses tersebut disederhanakan menjadi sekitar tiga tahapan.
Selain lebih sederhana, sistem tersebut juga memungkinkan adanya bukti atau evidence mengenai kelayakan penerima serta mekanisme sanggah apabila terdapat data yang dianggap tidak sesuai.
Rini mengatakan, proses yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga ratusan hari kini dapat diproses jauh lebih cepat karena data telah terintegrasi dan terproyeksi dalam sistem.
Kabupaten Sumedang sendiri menjadi salah satu daerah yang dipercaya sebagai proyek percontohan dalam pengembangan sistem tersebut. Dari 43 kabupaten/kota yang menjadi proyek awal, pemerintah berencana memperluas implementasinya ke sekitar 100 kabupaten/kota.
Rini juga mengapresiasi langkah Pemkab Sumedang yang telah mengintegrasikan berbagai layanan kepada masyarakat melalui sistem digital. Bahkan, inovasi layanan digital yang dikembangkan Kabupaten Sumedang disebut telah direplikasi di lebih dari 50 kabupaten/kota.
“Teknologi boleh maju dan teknologi boleh tinggi, tetapi tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan secara murah, mudah dan sederhana. Itu menunjukkan negara hadir di tengah masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rini juga menekankan bahwa digitalisasi tidak berarti menghilangkan pelayanan tatap muka. Menurutnya, pelayanan publik harus tetap menggunakan berbagai kanal sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk layanan langsung, layanan digital, maupun layanan yang bersifat jemput bola.
Ia juga mendorong pengembangan anjungan pelayanan mandiri sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tertentu tanpa harus selalu bertemu langsung dengan petugas.
Rini mengingatkan, integritas dalam pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai penerima layanan.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan” bahwa proses pendataan sosial di Kabupaten Sumedang saat ini telah mencapai sekitar 31 .℅.
“Kami mencapai 31 ℅untuk pendataannya. Mudah-mudahan secepatnya kami akan akselerasi dan percepat sehingga bisa mencapai sebagaimana yang diharapkan,” ujar Dony.
Dony menambahkan” pendataan sosial tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan yang selama ini muncul terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial.
“Dengan ini insyaallah penerima bantuan sosial akan lebih tepat lagi sehingga akan menghemat keuangan negara,” katanya.
Dony mengaku bersyukur atas kunjungan langsung Menteri PANRB ke Sumedang untuk memonitor pelaksanaan sekaligus memberikan arahan terkait perbaikan dan keberlanjutan implementasi sistem pendataan sosial digital.
Ia berharap digitalisasi pendataan tersebut dapat terus diperkuat sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dengan sistem pendataan yang semakin terintegrasi, Pemkab Sumedang menargetkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, efisien, dan mampu mengurangi potensi kesalahan sasaran penerima manfaat, ” Ungkapnya. (Nbbn).
