Bupati OKI Minta Dukungan KLH Perkuat Penanganan Karhutla dan Pengelolaan Sampah
0
0
JAKARTA, RBO – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Muchendi Mahzareki, meminta dukungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten OKI.
Permintaan tersebut disampaikan Muchendi saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, di Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Muchendi memaparkan berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Kabupaten OKI, yang merupakan salah satu wilayah dengan ekosistem gambut terluas di Sumatera Selatan.
Sekitar 60,15 persen wilayah Kabupaten OKI merupakan kawasan gambut atau mencakup 49,3 persen dari total ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Kondisi tersebut membuat OKI memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut, sekaligus memiliki tingkat kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang. Karena itu kami terus memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa,” kata Muchendi.
Selain persoalan karhutla, Muchendi juga menyampaikan kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten OKI. Saat ini, cakupan layanan pengelolaan sampah disebut baru mencapai 9,44 persen. Rendahnya cakupan layanan tersebut salah satunya dipengaruhi keterbatasan armada dan sarana pendukung.
Untuk meningkatkan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten OKI menjalankan program Gerakan OKI Lestari untuk Indonesia Asri melalui kegiatan gotong royong rutin yang melibatkan lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
Pemkab OKI juga mengembangkan bank sampah di sejumlah perangkat daerah sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten OKI turut mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Di antaranya percepatan pembangunan Daerah Operasional (Daop) Penanggulangan Kebakaran Lahan, bantuan sarana persampahan berupa dump truck dan kendaraan roda tiga, serta percepatan penerbitan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan Kabupaten OKI.
“Persoalan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Usulan dari Pemerintah Kabupaten OKI akan kami tindak lanjuti sesuai prioritas,” ujar Jumhur.
Ia mengatakan, pembangunan Daop Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kabupaten OKI diprioritaskan mulai 2027. Pemerintah Kabupaten OKI disebut telah menyiapkan lahan bersertifikat sebagai salah satu syarat pembangunan fasilitas tersebut.
“Kesiapan daerah sudah 100 persen. Tahun depan kami alokasikan pendanaan struktural untuk memulai pembangunannya,” kata Jumhur.
Pembangunan Daop tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp33 miliar. Nantinya, fasilitas itu diharapkan menjadi pusat operasional pengendalian karhutla di Kabupaten OKI.
Selain pembangunan fasilitas penanggulangan karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana persampahan pada tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu, rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI disebut telah ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup pada hari yang sama. (Nov)
