BPD dan Jaksa Garda Desa Jadi Garda Terdepan Kawal Dana Desa
0
0
Sumedang, RBO -Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) diyakini akan menjadi kunci dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran hingga ke tingkat desa.
Hal itu disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir usai menghadiri kegiatan Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS dan sosialisasi Program Jaksa Garda Desa di GOR Tadjimalela Sumedang, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, keberadaan organisasi BPD yang terhimpun dalam ABPEDNAS menjadi momentum penting untuk menggerakkan kembali fungsi pengawasan desa agar lebih optimal dalam mengawal pembangunan.
“Ini sangat bagus untuk memobilisasi, mengorkestrasi, dan merevitalisasi lembaga BPD. Dengan organisasi ini, fungsi BPD bisa semakin meningkat dalam menjaga dan mengawal program-program strategis nasional, provinsi maupun kabupaten,” kata Bupati Dony.
Ia menegaskan, semakin kuat pengawasan yang dilakukan oleh BPD, maka akan semakin besar pula peluang keberhasilan pembangunan yang ada di desa.
“Kalau pengawasannya bagus dan pendampingannya bagus, hasil pembangunannya juga akan bagus. Program menjadi tepat sasaran, akuntabel, transparan, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Bupati Dony mengakui selama ini masih terdapat BPD yang belum optimal menjalankan perannya. Karena itu, penguatan kelembagaan melalui ABPEDNAS diharapkan mampu menggerakkan seluruh BPD untuk lebih aktif memastikan setiap bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Bayangkan kalau seluruh BPD bergerak bersama. Pengawasan akan lebih intensif dan setiap program bisa dipastikan berhasil guna dan berdaya guna,” tambahnya.
Selain itu, Dony mengapresiasi Program Jaksa Garda Desa yang tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti budidaya bioflok dan ayam petelur.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Tak kalah penting, Program Jaga Desa juga menghadirkan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial di masyarakat.
“Kalau ada persoalan di desa, lebih baik dimusyawarahkan dan diselesaikan bersama melalui restorative justice. Tokoh masyarakat, keluarga, pemerintah desa dan jaksa bisa hadir untuk mencari solusi terbaik tanpa harus semua berakhir di pengadilan,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menilai Program Jaga Desa merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.
“Ini adalah upaya sistemik untuk melakukan mitigasi dan pencegahan penyimpangan dana desa agar penggunaannya tepat sasaran dan terbebas dari penyalahgunaan,” ujar Dedi.
Menurutnya, salah satu inovasi paling menarik dalam program tersebut adalah penerapan restorative justice di tingkat desa.
Ia menilai banyak persoalan kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah namun justru berakhir di meja hijau dengan biaya penanganan yang jauh lebih besar dibanding nilai perkaranya.
Karena itu, Dedi berencana mendorong pembentukan desa-desa percontohan restorative justice di Jawa Barat dengan melibatkan tokoh masyarakat serta unsur intelijen kejaksaan.
“Kami ingin ada beberapa desa percontohan restorative justice di Jawa Barat sehingga setiap persoalan yang tidak harus masuk ke pengadilan dapat diselesaikan melalui musyawarah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menjelaskan inovasi pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem digital berbasis QR Code.
Melalui sistem tersebut, setiap penerima manfaat dapat memberikan laporan langsung terkait kualitas dan pelaksanaan program MBG. Data tersebut akan masuk ke pusat data Kejaksaan untuk kemudian ditindaklanjuti apabila ditemukan laporan yang memerlukan verifikasi.
“Kalau ada laporan penting, kami akan turun ke lapangan. Dalam proses itu kami juga membutuhkan dukungan BPD untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi secara langsung di lapangan,” ujarnya. (Nbbn)
