APH Didesak Periksa Menyeluruh Pengelolaan Dana BOS dan BOP Tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Sumedang

0 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

Sumedang, RBO – Puluhan Sekolah Susun RKAS Sepihak, Papan Publikasi Tidak Ada, Aturan KIP Terbengkalai.

Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera turun tangan melakukan audit investigasi mendalam terhadap perencanaan hingga penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di seluruh sekolah yang berada di bawah kendali Dinas Pendidikan provinsi Jawa -Barat pada tingkat Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2025.

Seruan ini disampaikan beberapa pemerhati dunia Pendidikan diduga ketidakberesan yang terjadi secara meluas: puluhan sekolah dinilai tidak transparan dalam mengelola dana pendidikan milyaran rupiah sehingga terbuka celah sangat lebar bagi penyimpangan hingga tindak pidana korupsi.

“Diduga Puluhan sekolah tingkat SLTA di Kabupaten Sumedang dinilai menutup-nutupi pengelolaan dana BOS dan BOP. Cara pengelolaan yang tertutup ini sangat rawan kecurangan,” tegas salah satu tokoh masyarakat sekaligus pemerhati pendidikan Kabupaten Sumedang yang enggan disebutkan identitasnya kepada tim liputan.

Bukti Nyata Pelanggaran Aturan Keterbukaan

Ketidakberesan ini bukan sekadar dugaan, melainkan terbukti langsung di lapangan:

– Penyusunan RKAS Tanpa Partisipasi: diduga hampir seluruh sekolah tidak melibatkan perwakilan wali murid maupun pengurus Komite Sekolah saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Anggaran disusun sepihak oleh pengurus sekolah tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata siswa.-

– Tidak Ada Publikasi Realisasi: Tidak ada satu pun sekolah yang memasang papan informasi realisasi penggunaan dana BOS dan BOP di lokasi yang mudah diakses warga. Hal ini secara tegas melanggar amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Pengelolaan uang negara yang ditutup rapat adalah sarang korupsi,tanpa pengawasan wali murid dan masyarakat, siapa yang bisa menjamin tidak ada manipulasi data, mark-up harga, hingga pengalihan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok?” tambahnya dengan nada kesal.

Ketidaktransparanan ini membuat masyarakat tidak memiliki jalan untuk memantau dan mencegah penyimpangan sejak dini, sehingga kerugian keuangan negara sulit dihindari sekaligus mencoreng nama baik dunia pendidikan di daerah ini.

Tiap sekolah ketika dikonfirmasi tidak adanya papan informasi tiap sekolah. Hal ini patut kita duga adanya kebocoran anggaran.

Ketika RB.Online konfirmasi melalui WhatsApp ke salah kepala sekolah SMA Negari Tanjungsari berinsial CH menyampaikan, silahkan dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan Jawa- Barat. CH menambahkan, harus dengan pa kadis,” imbuhnya.

Hal ini ketika di Konfirmasi ke Dinas Pendidikan Jawa Barat menyampaikan, Pengelolaan dana BOS dan BOP hal ini dilalukan pihak sekolah, pihaknya dari dinas pendidikan provinsi tidak ikut campur dan pihak sekolah yang mempertanggung jawabkan penggunaan Dana BOS.

Apabila ada kepala sekolah mengatakan di konfirmasi ke Dinas Pendidikan Jawa Barat itu salah total kepala sekolah bersangkutan, dimana kepala tersebut tidak memahami apa yang disampaikan ke masyarakat baik wartawan/LSM, anggaran BOS/ BOP sudah dikucurkan ke setiap sekolah dan dikelola sekolah penerima tanpa terkecuali baik negeri maupun swasta.

“Dinas pendidikan Jawa-Barat tidak pernah mencampuri pengelolaan Dana BOS/BOP, apabila diketemukan penggunaan sesuai Juklak dan Juknis silahkan dipertanggungjawabkan ke masyarakat maupun di depan Hukum,” pungkasnya. (Nbbn)

About Post Author

redi setiawan

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *