Satgas PKH Tertibkan Kawasan Hutan PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare
PELALAWAN, RBO – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau, termasuk areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan.
Penertiban ini menyusul diterbitkannya keputusan Menteri Kehutanan RI tentang pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) perusahaan tersebut.
Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan meski izin pemanfaatan hutan dicabut bahwa perusahaan tetap beroperasi.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan terkait kegiatan penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan penertiban tersebut melibatkan Tim Satgas PKH Kolonel Infanteri Edo Edward, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Riau Adhi Prabowo, SH, MH, Asisten Intelijen Kejati Riau, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan Dr. Eka Nugraha, SH, MH, serta Kapolsek Langgam IPTU Bambang RH.
Turut hadir unsur TNI, yakni Pasi Ops Kodim 0313/Kampar, Danramil 0313-09/Langgam Kapten Cba Y Zebua, Unit Intel Korem 031/Wira Bima, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Langgam, serta personel Sat Intelkam Polres Pelalawan.
Dalam keterangannya, Satgas PKH menjelaskan bahwa pemerintah melalui satuan tugas tersebut terus berkomitmen melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi kawasan hutan dan memperbaiki tata kelola kehutanan sesuai fungsi dan peruntukannya.
Terkait PT RAPP, penertiban mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Pencabutan perizinan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain itu, ditemukan pula persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan keputusan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Sementara kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Selain PT RAPP di Kabupaten Pelalawan, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan PKS tersebut diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare.
Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
Satgas PKH menegaskan, kedua langkah penertiban tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya.
Penertiban akan terus dilaksanakan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Sur)
