Jamintel Kejagung Gandeng ABPEDNAS Kawal Program Makan Bergizi Gratis, Lewat Aplikasi Jaga Dapur MBG
0
0
Subang, RBO – Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperketat pengawasan distribusi program strategis nasional di tingkat desa. Hal ini ditegaskan dengan pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Subang oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Prof. Dr. Reda Manthovani, di Smart Hill Camp Ciater, Subang, Rabu 13 Mei 2026.
Langkah ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi tonggak penguatan transparansi anggaran desa melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejagung dan ABPEDNAS. Sinergi ini difokuskan pada pengawasan kolektif agar dana desa maupun program pusat tidak melenceng dari sasaran.
Acara bertajuk “Jaga Desa, Jaga Indonesia” tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kajati Jabar Dr. Sutikno, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, hingga Kajari Subang Dr. Nooerdien Kusumanegara.
Digitalisasi Pengawasan Jamintel Reda Manthovani mengungkapkan, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai ke tangan yang berhak tanpa kendala logistik maupun administratif. Untuk itu, pihaknya meluncurkan inovasi digital berupa aplikasi “Jaga Dapur MBG”.
“Kami memanfaatkan teknologi digital untuk memantau distribusi program MBG secara real-time hingga pelosok desa. Ini adalah early warning system kami untuk mendeteksi potensi penyimpangan anggaran maupun hambatan di lapangan,” ujar Reda dalam sambutannya.
Melalui aplikasi tersebut, Bidang Intelijen Kejaksaan dapat memantau kualitas bahan pangan hingga validitas data penerima manfaat. Reda menekankan bahwa ABPEDNAS harus menjadi mitra kritis yang mengawal akuntabilitas rantai pasok yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Dukungan Jawa Barat Apresiasi datang dari Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. Ia menilai kolaborasi antara penegak hukum dan organisasi desa adalah kunci percepatan pembangunan.
“Ini sangat bagus, bravo Pak Jamintel,” ucap Raffi singkat saat ditemui di sela acara. Senada dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kini semakin vital. Menurutnya, keterlibatan Jamintel secara langsung memberikan rasa aman sekaligus peringatan bagi perangkat desa untuk tetap berada di koridor hukum.
“Peran BPD di desa-desa sangat vital, apalagi sekarang dikawal langsung oleh Jamintel. Ini sangat relevan agar pemerintahan desa tetap akuntabel dalam melayani masyarakat akar rumput,” pungkas Dedi. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tidak ada lagi celah bagi oknum untuk bermain dengan anggaran negara, sekaligus memastikan program unggulan pemerintah pusat dapat dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat Subang dan Jawa Barat pada umumnya (A. Wahyudin)
