Bupati Subang Hadiri Kick Off Nasional Proyek Raksasa Perlindungan Pesisir Jawa
0
0
Subang, RBO – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (4/5/2026).
Forum strategis ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan sistem perlindungan pesisir yang terintegrasi di sepanjang Pantura Jawa.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala daerah dari wilayah pesisir utara Jawa, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Dewan Pengarah BOPPJ, Agus Harimurti Yudhoyono, secara langsung membuka agenda tersebut.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan pesisir Pantura merupakan agenda lama yang kini mulai diwujudkan secara konkret dan kolaboratif.
“Ini pertama kalinya seluruh pemangku kepentingan kita hadirkan dalam satu forum untuk memperkuat Pantura Jawa agar lebih aman dan berdaya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan krusial yang dihadapi kawasan Pantura, di antaranya penurunan muka tanah hingga 1–20 cm per tahun, ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir rob dan gelombang pasang, krisis air bersih, serta potensi kerugian ekonomi mengingat kontribusi wilayah ini mencapai sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional.
Pemerintah, lanjutnya, tidak hanya akan mengandalkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall), tetapi juga mengedepankan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan sesuai visi pembangunan nasional.
Kehadiran Kang Rey dalam forum ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Subang dalam mencari solusi konkret atas persoalan banjir rob yang kerap melanda wilayah utara Subang.
Ia menyambut baik sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan pesisir secara menyeluruh.
Sejalan dengan itu, pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove turut menjadi perhatian. Sebelumnya, pada Sabtu (2/5/2026), Kang Rey telah meninjau langsung kondisi hutan mangrove di Kecamatan Legonkulon menyusul laporan masyarakat terkait dugaan kerusakan kawasan tersebut.
“Lingkungan di sini harus dijaga. Tidak boleh ada alih fungsi lahan yang merusak ekosistem,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), para kepala daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. (A. Wahyudin)
