Menko Polkam Tekankan Pentingnya Peran Komunikasi Publik Pasca Bencana Sumatera
0
0
JAKARTA, RBO – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan agar pelaksanaan komunikasi publik dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.
Informasi kepada masyarakat harus berbasis data resmi, disampaikan secara tepat waktu, konsisten antar intansi, serta transparan mengenai kondisi aktual, tantangan, dan langkah pemerintah.
“Saya memberikan penekanan di sini adalah upaya memberikan informasi kepada masyarakat kita supaya betul-betul padat dan tidak memberikan ruang sebesar apapun yang bisa digunakan oleh pihak lain. Itu yang kita lakukan pada bidang komunikasi”, kata Menko Polkam Djamari Chaniago saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rapat koordinasi ini merupakan pelaksanaan dari amanat Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Satgas ini berfokus pada pemulihan layanan dasar, penghidupan sosial-ekonomi masyarakat, serta pengurangan risiko bencana secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Menko Polkam memiliki tugas sebagai Tim Pengarah khususnya di bidang komunikasi publik dan bidang tata kelola pemerintahan yang beranggotakan Menkomdigi, Kepala BAKOM, MenPANRB, dan Wamendagri.
Pada bidang Pemerintahan, Menko Polkam mengingatkan mengenai permohonan kebutuhan untuk masyarakat agar segera dipenuhi secara per orangan.
Dikatakan, apabila nanti ada penyediaan tanah, maka tanah-tanah yang akan diberikan pada masyarakat untuk Pembangunan Rumah Hunian Tetap didokumentasi secara resmi sehingga tidak menjadi masalah pada masa-masa mendatang.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menjelaskan, Satgas memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan umum; mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; serta menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis.
Adapun tugas yang mendesak dilaksanakan yaitu percepatan pengelolaan data tunggal sebagai dasar pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
“Misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak dilakukan. Kepala BPS supaya intervensinya akurat, akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal”, katanya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah siap melakukan intervensi bagi warga yang kehilangan modal ekonomi. Dalam aspek pemberdayaan, ia berharap anggran-anggaran difokuskan pada pemulihan aset.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, 238.783 rumah terdampak akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Oleh karenanya, ia memperkirakan anggaran untuk Pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak mencapat sekitar Rp 8,2 triliun. Sehingga dibutuhkan pengawalan serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Memang ini akan membutuhkan pengawalan termasuk kecepatan menggelar alat-alat berat dan kerja sama yang ketat antara pusat dan daerah. Kami menyarankan Bapak Menko, Bapak Ketua, agar benar-benar kita kawal melalui monitoring dan evaluasi. Monev secara berkala, baik yang regular maupun insidental di Jakarta maupun di lapangan”, katanya.
Rapat ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pejabat lain yang turut hadir adalah Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto.
Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, juga turut hadir dalam rapat tersebut. (Tono/Rilis Pers pokja Kemenko polkam RI )
