WTP Ke-14 OKI, Tapi PAD Hanya 32 Persen, Fraksi Gerindra Nilai Target Pendapatan Terlalu Mengawang
0
0
KAYUAGUNG, RBO – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Ini menjadi raihan WTP ke-14 secara berturut-turut sejak 2011.
Namun di balik torehan prestasi itu, rapat paripurna DPRD OKI yang digelar pada Senin (23/6) memunculkan sorotan tajam terkait rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, saat menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban APBD 2024, menjelaskan bahwa total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3 triliun, namun hanya terealisasi sekitar Rp2 triliun. Yang lebih menjadi sorotan adalah PAD yang hanya mencapai Rp291 miliar, jauh dari target sebesar Rp907 miliar atau 32,9 persen.
“Kita pertahankan capaian WTP ini di tahun-tahun mendatang. Ini adalah hasil kerja keras seluruh SKPD yang senantiasa berkoordinasi dengan DPRD yang terhormat,” ujar Supriyanto dalam pidatonya.
Fraksi Gerindra Kritik Keras
Menanggapi pemaparan tersebut, Fraksi Gerindra melalui anggotanya Feri Indratno menyampaikan evaluasi kritis. Ia menilai bahwa pencapaian PAD yang tidak mencapai 50 persen sangat mengecewakan dan mencerminkan kelemahan dalam perencanaan fiskal daerah.
“Target Rp907 miliar, realisasi hanya Rp291 miliar. Ini cuma 32 persen, sangat tidak memuaskan. Ini harus jadi perhatian serius, terutama bagi bupati terpilih yang baru,” tegas Feri.
Ia meminta agar Pemkab OKI melakukan penyusunan anggaran berdasarkan potensi riil yang ada di daerah, bukan semata-mata angka yang hanya menghias kertas APBD.
“Jangan hanya sekadar target kosong. Kita butuh proyeksi yang realistis dan bisa dijalankan,” tambahnya.
Perlu Reformasi Tata Kelola PAD
DPRD juga menyoroti perlunya perbaikan sistem penggalian PAD, termasuk evaluasi terhadap kinerja BUMD, sektor pajak, retribusi, dan potensi ekonomi lainnya yang belum tergarap optimal.
Kedepan, diharapkan perencanaan anggaran Pemkab OKI semakin berbasis data dan analisa yang terukur, bukan hanya demi mengejar predikat administratif semata. (Nov)
