Wakil Ketua DPRD Pelalawan Awasi Pemutusan Kerja Tenaga Honorer -

Read Time:2 Minute, 12 Second

https://www.profitablecpmrate.com/ki4sf672yj?key=11d19e0ce7111b57c69b1b76cd2593c6

PELALAWAN, RBO -Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan H. Baharudin S.H,.M.H, menegaskan dan meminta Pemda Pelalawan jangan pilih kasih dalam pemutusan kerja tenaga honorer. Kamis(14/2/2025).

Ratusan tenaga honorer yang sudah bekerja belasan tahun yang tidak terdaftar di Database BKN harus dirumahkan.

Menindaklanjuti Keputusan yang disampaikan melalui Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pelalawan Tengku Zulfan dengan nomor 800.1.13.2/BKPSDM/2025/171 tentang penataan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pelalawan. Setiap OPD untuk tidak memperpanjang kontrak kerja tenaga honorernya.

Disebutkan Waka I DPRD Pelalawan H Baharudin S.H,.M.H,begitu juga dengan tenaga honor yang bekerja sudah belasan tahun, tetapi tidak masuk dalam database BKN.Baik tenaga kebersihan, sopir ataupun keamanan kantor. Tentunya ini menjadi keputusan berat yang harus diambil oleh pemerintah Daerah Pelalawan.

Maka dari itu DPRD Pelalawan sebagai lembaga pengawasan, akan terus memantau jalannya pemberhentian ratusan tenaga honor yang sudah mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan ini.

“Jangan nanti setelah adanya pemberhentian sejumlah tenaga honorer ini, muncul konflik sosial. Jadi Pemerintah melalui BKPSDM harus benar-benar objektif dan transparan, jangan ada pilih kasih dalam membuat keputusan,” kata Baharudin.

“Kita minta Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui BKPSDM agar transparan dan objektif serta benar-benar adil dalam memberhentikan tenaga honorer ini. Supaya tidak ada kecemburuan sosial dibelakang hari, ” tegas Bahar sapaan akrabnya.

Ditambahkannya, untuk pemberhentian tenaga honor ini, baik itu tenaga kebersihan,keamanan maupun sopir di semua OPD harus sama-sama melakukan. Tak terkecuali di kantor Bupati, DPRD,OPD dan bahkan petugas di rumah dinas itu sendiri.

Tak terkecuali bagi tenaga honorer yang bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan, termasuk petugas kebersihan, cleaning service, dan penjaga malam.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, Baharudin, SH, MH, menegaskan bahwa proses verifikasi honorer yang akan dirumahkan harus dilakukan secara transparan dan profesional.

“Kami akan mengawasi proses verifikasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Pelalawan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada praktik tebang pilih dalam proses ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib para tenaga honorer, Fraksi Golkar DPRD Pelalawan memutuskan untuk membuka posko pengaduan.

“Langkah ini diambil agar setiap tenaga honorer yang terdampak dapat menyampaikan keluhan dan mendapatkan perhatian lebih lanjut,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Pelalawan, Masri, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 10 tenaga honorer di Sekretariat DPRD yang tidak masuk dalam database serta 14 honorer lainnya dengan masa kerja di bawah dua tahun.

“Sejauh ini, sudah ada 24 tenaga honorer yang dirumahkan. Jumlah ini masih berpotensi bertambah, termasuk dari petugas kebersihan, penjaga malam dan sopir. Kami masih menunggu solusi terbaru terkait kebijakan ini,”ungkapnya kepada media,” pungkasnya. (Sur)