Wabup Bogor Marah, RKPD Pembangunan Dinilai Tidak Sesuai Program Pancakarsa
BOGOR, RB.Online – Penyusunan program kegiatan dinilai tidak relevan dengan Program Pancakarsa dan Visi Misi Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor.
Lantaran itu, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan diduga melontarkan ekspresi kemarahannya kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah mulai dari tingkat Dinas hingga Kecamatan.
Hal ini sampaikan Iwan dari release bogorkab.go.id saat Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 secara virtual bersama Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Bogor, di Ruang Bupati Bogor, Rabu, (9/3/2022).
Iwan menyampaikan, bahwa pra Musrenbang atau rapat konsultasi dan koordinasi terkait rencana penyusunan RKPD akan dilanjutkan dengan kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Bogor yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang sebagai salah satu tahapan menuju proses penyusunan APBD.
Sebab itu, dirinya ingin mengetahui, meyakinkan dan memastikan bahwa penyusunan RAPBD tahun 2023 ini tuntas, apa yang Bupati dan Wakil Bupati janjikan kepada masyarakat.
“Janji-janji kami, kami ingin selesai, banyak janji atau visi misi yang kami sampaikan kepada masyarakat itu di perubahan RPJMD ada sekitar 31 indikator, kami ingin memastikan indikator itu bisa selesai, sebab selama 2 tahun terakhir ini kita, Bupati dan Wakil Bupati fokus pada penanganan bencana, dari mulai bencana alam, pandemi Covid-19,” tegasnya.
“Konsentrasi kami terfokus kepada bencana, kadang-kadang kami juga terbatas untuk mengevaluasi, mengontrol, melihat apakah program penyusunan RAPBD ini linear atau sejalan dengan visi misi,” beber Iwan.
Ia menambahkan, agar seluruh Perangkat Daerah mulai dari tingkat dinas hingga kecamatan bisa memahami dan menyusun program kegiatan harus relevan dan mendukung RPJMD, Program Pancakarsa dan visi misi Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor.
“Jadi kalau program kegiatannya tidak sesuai dengan Pancakarsa, kami akan perintahkan Bappedalitbang untuk mengganti dengan kegiatan yang berhubungan dengan visi misi dan RPJMD tersebut,” imbuhnya.
Selain itu ditempat yang sama, Bupati Bogor Ade Yasin menyampaikan, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 harus mengacu pada RPJMD karena RPJMD adalah kebijakan atau visi misi Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor yang harus diimplementasikan, dijalankan dan dikerjakan oleh para Kepala Perangkat Daerah.
“Apakah semuanya sudah mengacu kepada RPJMD, melalui kegiatan hari ini kita akan evaluasi dan bahas bersama. Berapa persen usulan-usulan masyarakat dari bawah ke atas itu ditampung atau diterima untuk dijadikan program oleh perangkat daerah, dan berapa persen usulan masyarakat dari tingkat desa itu dilaksanakan oleh kita,” ujar Ade.
Menurut Ade, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menangani kemiskinan dan pengangguran ini harus disikapi bersama, yang namanya penanganan kemiskinan itu harus dilakukan keroyokan oleh beberapa dinas, tidak hanya tugasnya Dinas Sosial tetapi ada beberapa dinas yang juga harus berusaha bagaimana tingkat kemiskinan ini bisa turun.
“Jika ada program kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan itu, kita ganti, karena pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran tolak ukur dari keberhasilan kita,” tandas Ade. (Asep Didi)
