Tolak Pepres, Ratusan Kades Geruduk Kantor DPRD Kab Jeneponto
JENEPONTO, RB.Online – Estimasi hampir ratusan massa kepala desa turun melakukan aksi tolak perpres Nomor 104 tahun 2021 khususnya pasal 5 ayat 4 tentang pengaturan penggunaan DD 2022 yang berlangsung dikantor DPRD kabupaten jeneponto jalan pahlawan Rabu, (15/12/2021).
Dalam aksi demo orasi tersebut, ketua APDESI Jeneponto Rajad Muda Sewang mewakili seluruh kepala desa sekabupaten Jeneponto sekaligus ketua DPC APDESI kabupaten Jeneponto menyampaikan orasi beberapa hal.
Rajad menyebut, para kepala desa meminta kepada presiden RI joko Widodo untuk merevisi Perpers Nomor 104 pasal 5 ayat 4 huruf a tentang rincian APBN tahun 2022.
Selain itu, anggaran kepada anggota DPRD Jeneponto untuk membuat petisi penolakan perpers Nomor 104 tahun 2021 pasal 5 ayat 4 huruf a.terhitung tanggal 15 Desember 2021.
“Kembalikan kedaulatan kepala desa dan kembalikan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 tentang desa. Dan apabila tuntutan kami ini tidak dipenuhi dan tidak ditanggapi, maka kepala desa dalam hal ini APDESI kabupaten Jeneponto,” tegasnya.
Rajad sesumbar akan mengarahkan seluruh aparat desa sekabupaten Jeneponto untuk melakukan aksi yang lebih banyak “janjinya”.
Aksi tersebut sempat menimbulkan kekecewaan dikarenakan tak satupun perwakilan anggota DPRD Jeneponto dapat menerimanya hingga bertahan dihalaman kantor DPRD Jeneponto berjam-jam menunggu perwakilan anggota DPRD untuk dapat menemuinya.
Namun tak lama kemudian salah seorang stap menelepon salah satu anggota DPRD dari Fraksi PAN Hanapi Sewang didampingi Kaharuddin dari anggota DPRD dari Fraksi BKB Kaharuddin .
Hanapi Sewang mengatakan, pihaknya selaku anggota dewan kabupaten Jeneponto menerima aspirasi yang disampaikan para kepala desa dan terkait dengan penyusunan anggaran pendapatan desa.
“Sebenarnya kami juga belum terlalu mendalami yang pasti adalah saya selaku anggota DPRD dari latarbelakang kepala desa dan mantan ketua APDESI kabupaten jeneponto yang pencetus lahirnya APDESI tentu kami mendukung apa yang diperjuangkan para kepala desa,” tandas Hapi Sewang. (Mahmud Sewang)
