Bandung, RBO – Kepala UPTD BLUD Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung diduga sengaja menghindar dari awak media terkait permintaan konfirmasi atas sejumlah isu yang melibatkan sopir, kondektur, dan mekanik di layanan Trans Metro Bandung.
Tim Media SKU Reformasi Bangsa telah melakukan tiga kali kunjungan ke kantor Kepala UPT BLUD Dishub Kota Bandung yang berlokasi di Terminal Leuwipanjang. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.
Pada kunjungan pertama, satpam menyebutkan bahwa Kepala UPT sedang melaksanakan kegiatan di luar kantor. Kunjungan kedua direspon dengan alasan bahwa Kepala UPT sedang menghadiri rapat di luar.
Kemudian, pada kunjungan ketiga pukul 14:44 WIB, Kepala UPT dilaporkan sedang beristirahat dan belum kembali ke kantornya pada Rabu 20 November 2024
Dugaan yang ingin dikonfirmasi mencakup beberapa hal penting, yaitu:
1. Penahanan Kartu ATM Milik Karyawan
Sopir, kondektur, dan mekanik Trans Metro Bandung diduga mengalami penahanan kartu ATM oleh pihak tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut dan motif di baliknya.
2. Ketidaksesuaian Gaji dengan Kontrak Kerja
Beberapa karyawan mengungkapkan bahwa gaji yang mereka terima tidak sesuai dengan nominal yang tertuang dalam kontrak kerja sama. Hal ini mengindikasikan potensi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.
3. Tidak Diberikannya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Karyawan juga melaporkan tidak menerima fasilitas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, yang seharusnya menjadi hak mereka sesuai peraturan ketenagakerjaan.
Hingga saat ini, pihak Kepala UPT BLUD Dishub Kota Bandung belum memberikan tanggapan resmi terkait isu-isu tersebut.
Sikap ini memunculkan spekulasi di kalangan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan Trans Metro Bandung.
Media SKU Reformasi Bangsa berharap Kepala UPT BLUD Dishub Kota Bandung yudhian segera memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut.
Transparansi dan keterbukaan dinilai penting dalam menangani isu-isu yang menyangkut kesejahteraan karyawan dan kredibilitas instansi pemerintah.
Kami akan terus mengupayakan konfirmasi untuk memberikan informasi yang berimbang dan akurat kepada masyarakat. (Herman)
