Terkait Anjloknya Harga Pinang dan Kelapa, DPRD Komisi II Gelar Rapat Paripurna
Kuala Tungkal, RBO – Dalam rangka membicarakan permasalahan terkait anjloknya harga pinang dan kelapa, Komisi II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar pertemuan diruang rapat Paripurna DPRD, Senin (21/9/23).
Sebelumnya, tanggal 8 Agustus 2023, M.Asari dan sembilan orang tokoh masyarakat perwakilan dari Desa Sungai Dungun dan dari Desa Dataran Pinang bertemu langsung dengan anggota DPRD Komisi II guna menyampaikan keluhan Petani.
Dalam pertemuan itu, M. Asari menyampaikan kepada DPRD Nurasiah tentang keluhan masyarakat yang ada di Sesa Sungai Dungun dan sekitarnya.
“Dengan adanya pertemuan hari ini, Salah satu upaya kita semua’guna menyampaikan apa yang terjadi pada petani khususnya Kuala Betara,” ungkap M. Asari.
Dia menjelaskan, sudah satu tahun lebih anjloknya harga pinang dan kelapa, namun belum ada upaya pemerintah pusat mengatasi permasalahan yang di rasakan masyaraka Petani pinang dan kelapa.
“Akibatnya, para petani menjerit karena danpak harga pinang dan kelapa yang begitu murah, dibanding bahan pokok yang dijual tidak sebanding dengan bahan pangan yang dibeli,” ujar Asari.
Warga berharap dan menunggu secepatnya pemerintah daerah dan pusat segera mengupayakan agar harga pinang dan kelapa bisa kembali setabil secepat mungkin.
“Karena di daerah kami ini!mayoritas petani pinang dan kelapa, dengan kembalinya stabil harga pinang dan kelapa, sangat membantu perekonomian masyarakat, hingga masyarakat kembali sejahtera,” tuturnya.
Sementara lanjut Asari, pertemuan sekarang untuk melanjutkan lagi pembahasan terkait harga pinang dan kelapa.
Pertemuan ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD komisi II kabupaten Tanjung Jabung Barat, Syufrayogi Syaiful dan dihadiri Asisten II Pemkab Tanjabbar, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi, Kabag Hukum Setdakab Tanjabbar dan Camat Kuala Betara, Kades Sungai Dungun dan perwakilan para petani.
Pada kesempatan pula, Asari menyampaikan kembali tentang pinang dan kelapa dengan harapan pemerintah daerah bisa berkalaborasi kepada pemerintah pusat, mengatasi apa yang diusulkan dan menanggapi keluhan masyarakat anjloknya harga pinang.
Menanggapi keluhan tersebut, DPRD Komisi II Hj Nurasiah, S.Pdi menyebut bahwa perlu peranan pemerintah daerah berkalaborasi dengan pemerintah pusat dan para pelaku usaha dalam mengupayakan adanya peningkatan harga pinang dan kelapa.
“Memang kita mendorong adanya kalaborasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi,” ungkap Nurasiah.
Dirinya melihat masyarakat yang hanya penghasilan dari pinang dan kelapa saat ini memang sangat mengeluh, karena itu satu-satunya hasilnya ikonomi mereka dalam kebutuhan sehari-hari.
“Maka memang perlu ada solusi-solusi jangka pendek dari pemerintah dalam mengatasi murahnya harga pinang dan kelapa,” imbuhnya.
“Kami berharap secepatnya pemerintah terkait bisa membawa dan menyampaikan keluhan masyarakat ini kepada pemerintah pusat maupun pemerintah luar negri,” pungkasnya. (Jun)
