SPM Sumsel Bongkar Dugaan Pungli Aplikasi SPMB Online di Kecamatan Kayuagung
0
0
Ogan Komering Ilir, RBO – Organisasi Masyarakat (Ormas) Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumsel. mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan pendidikan dasar di Kecamatan Kayuagung kabupaten OKI.
Dugaan ini terkait dengan permintaan dana kepada sekolah-sekolah dasar (SD) untuk membayar aplikasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) online.
Menurut Yovie Maitaha, praktik ini tidak hanya melanggar aturan teknis penggunaan dana BOS tahun 2025, tetapi juga berpotensi melanggar hukum pidana.
“Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis. Menyuruh sekolah membayar aplikasi SPMB dari pihak luar jelas-jelas melanggar larangan. Ini masuk ranah pungli,” tegas Yovie.
15 Larangan Penggunaan Dana BOS 2025
Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) BOS 2025, sekolah dilarang menggunakan dana BOS untuk:
1. Transfer ke rekening pribadi
2. Membungakan atau menyimpan dalam bentuk deposito
3. Meminjamkan ke pihak lain
4. Membeli software keuangan dari pihak luar
5. Menyewa aplikasi PPDB/SPMB online
6. Membiayai kegiatan non prioritas
7. Melakukan pungutan/iuran kepada orang tua siswa untuk program BOS
8. Membiayai kebutuhan pribadi guru atau kepala sekolah
9. Memelihara bangunan rusak berat
10. Membangun gedung/ruangan baru
11. Membeli instrumen investasi
12. Mengikuti kegiatan oleh pihak nonpemerintah
13. Membiayai kegiatan yang sudah ditanggung APBN/APBD
14. Belanja di luar ketentuan juknis
15. Belanja fiktif tanpa bukti sah
Dugaan Skema Pungli: Rp1.500 per Siswa Untuk kecamatan Kayuagung
Dugaan pungli mengemuka setelah beredarnya pesan WhatsApp dari oknum yang mengarahkan kepala sekolah untuk menyetor dana sebagai biaya pengadaan aplikasi SPMB
“Assalamualaikum Bapak/Ibu, mohon segera tindak lanjuti penghimpunan dana cek SPMB Swadana. Di luar uang 100 selai untuk konsumsi narasumber, Rp1.500 per murid untuk aplikasi penerimaan murid online.”
Dengan estimasi 46 SD di Kayuagung dan rata-rata 200–300 siswa per sekolah, dana yang terkumpul bisa mencapai puluhan juta rupiah. Padahal, pemerintah telah menyediakan sistem SPMB nasional secara gratis melalui dinas pendidikan.
“Jika benar terjadi, ini bukan hanya pelanggaran administrasi, tapi masuk kategori pungli dan penyalahgunaan wewenang,” ujar Yovie.
Undang-Undang yang Diduga Dilanggar
1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 3: Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.
Ancaman: Pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 34 ayat (2): Dana pendidikan dari masyarakat bersifat sukarela, bukan pungutan wajib.
Memaksa sekolah membayar dari dana BOS atau menarik dana dari wali murid merupakan pelanggaran terhadap asas pendidikan yang adil dan merata.
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah wajib mengawasi pengelolaan dana pendidikan agar tidak disalahgunakan.
4. Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS
Larangan eksplisit penggunaan BOS untuk langganan/swa-sewa aplikasi dari pihak nonpemerintah.
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Setiap belanja dari dana publik harus efisien, transparan, dan akuntabel.
Desakan Audit dan Penegakan Hukum
SPM Sumsel telah mengumpulkan bukti berupa rekaman pesan, penyetoran uang, serta daftar sekolah yang terlibat. Dana tersebut dikumpulkan melalui ketua Gugus.
Yovie menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyerahkan laporan resmi kepada Inspektorat OKI, Dinas Pendidikan, dan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kami minta pihak berwenang tidak tinggal diam. Ini menyangkut hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa beban pungli,” ujar Yovie.
SPM Sumsel mengajak semua pihak untuk menjaga integritas dunia pendidikan dari praktik korupsi dan pemalakan terselubung. (Nov)
