Sejumlah Usulan Prioritas Muncul dalam Musrenbang Kecamatan Lengkong -

Read Time:2 Minute, 13 Second

https://www.profitablecpmrate.com/ki4sf672yj?key=11d19e0ce7111b57c69b1b76cd2593c6

Sukabumi, RBO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat berlangsung lancar, Kamis (13/02/2025).

Nampak hadir Komisi III DPRD Kab Sukabumi Pauji Nurjaman, SE, Dede Perwakilan Bappelitbangda, Soni dari DPMD, Ade DPKAD, Camat Lengkong, para kades dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Komisi III DPRD menjelaskan, pajak Kecamatan Lengkong hampir 2.2 M, lantaran itu kepada desa yang bermasalah mohon ada upaya penyelesaian di kecamatan, dengan tidak mengabaikan kewajiban pajak.

“Pajak telah kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk penyelesaian kemacetan. Jika pajak lunas rewardnya adalah umroh,” kelas Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi.

Pauji juga meminta terkait program ketahanan pangan 20 persen harus transit dulu ke Bundes.

Dede Hepianti dari Bappelitbangda menjelaskan terkait Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah dengan membeberkan dasar hukum UU 25/2004, UU 17/2003, Permendagri 86/2017.

Selain itu, Bappelitbangda juga menerangkan, Pendekatan Perencanaan Pembangunan – Permendagri 86/2017 dan capaian indikator makro (pertumbuhan ekonomi & dan indeks pembangunan manusia) : IPM, LPE = Laju Pembangunan Ekonomi.

Sementara itu, Soni dari DPMD menegaskan, anggaran dana desa hanya dapat diurus tapi tidak dapat diatur oleh Desa.

“Verifikasi laporan add akan dilaksanakan pada bulang Februari 2025,” jelas Soni.

Ade Ika dari DPKAD menginformasikan Impres 1/2025 : Gubernur bupati/walkot agar membatasi, mengurangi pembiayaan.

Selanjutnya, Pian dari Kecamatan Lengkong mengatakan, ada 30 usulan Desa ada 30, namun oleh Bappelitbangda hanya 26 usulan diterima.

“Adapun 59 usulan dinas/instansi di Kec Lengkong, 26 usulan diterima Bappelitbangda,” kata Pian.

Dewi Kapuskesmas Lengkong berharap tahun 2025 ada pembangunan 2 pustu agar tidak dibatalkan.

“Kami juga mengajukan rehabilitasi posyandu agar dapat dukungannya,” jadwal Dewi.

Fuad Abdul Latif Kades Tegallega meminta distribusi pupuk melalui gapoktan agar bersifat konsinyasi.

“Usulan relatif banyak, karena setiap tahun tidak selalu disetujui. Tunggakan pajak jangan dibebankan ke Desa,” pinta Fuad.

Kades Hendi Langkap Jaya mengatakan, target pajaknya adalah 39 juta rupiah agar mendapat reward.

“Pemangkasan anggaran harus diikuti dengan Musdessus, karena telah direncanakan yang sudah diketahui oleh masyarakat,” ungkap Hendi.

Jaenal Aripin/MUI Lengkong/Pengurus yayasan berharap pembangunan infrastruktur sekolah lingkup Kemenag, karena sekolahnya sudah dua ruang hancur.

Terakhir, aspirasi Unsur BPD meminta kuota prioritas usulan agar ditambahkan sampai dengan 40 kuota.

“Kami berharap Pak Pauji dapat mendorong turun anggaran di Kecamatan Lengkong,” tandasnya.

Menanggapi itu, Komisi III DPRD Sukabumi Pauji Nurjaman meminta agar Camat dan Kades terus mengawal proses entry usulan.

“Distribusi pupuk oleh gapoktan, utamakan legalitasnya. Simulasi pembiayaan dari 20% ketahanan pangan dpt dikerjasamakan BUMDES dan poktan,” tegas Pauji.

Camat Lengkong Bp. Ade Rikman, S.Ag menguatkan kepada DPRD, Bappelitbangda, DPMD dan DPKAD agar usulan infrastruktur pendidikan berupa rehabilitasi, RKB, pemagaran, pentaludan dan usulan lainnya kecamatan Lengkong dapat menjadi salah satu dari sekian banyak prioritas. (A.Hidayat)