BOGOR, RB.Online – Meninggalkan tahun lama songsong hadirnya tahun baru, wartawan RB.Online mencoba merefleksikan transisi di antara dinamika tahun lalu, dengan berjuta asa di tahun berjalan, dengan meminta pendapat serta pandangan ke beberapa tokoh politik di Bogor.
Meski disayangkan, karena pandangan yang diinginkan hanya bisa didapatkan dari dua orang tokoh politik saja. Tetapi diyakini, pandangan dari keduanya amat aspiratif, kritis, juga pasti menarik untuk disimak dan ambil hikmah positifnya, untuk dijadikan barometer hak hak menjalankan fungsi para wakil rakyat khusus nya, terutama para wakil rakyat yang masih aktif di parlemen saat ini.
Terutama guna lebih memprioritaskan kedua fungsi utamanya. Yakni, fungsi legislasinya, agar lebih mampu menyetujui berbagai produk hukum/aturan yang benar benar pro kepentingan rakyat.
Juga lebih menjalankan fungsi pengawasannya, terhadap segala kebijak an pemerintah, yang berkewajiban menjalankan, dan menaati atas segala produk hukum, yang ada dan diberlakukan negara ini, termasuk perundang undangan yang berlaku didalamnya, sebaik baik nya secara murni dan konsekuen, terhadap segala sanksi sanksinya secara kesatria.
Dari Kota Bogor, ada mantan Ketua DPRD Kot Bogor, dari FPD (periode 2009-2014), Mufty Faoqi menyampaikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa, jika bicara politik haruslah dimaknai, sebagai potensi segala solusi damai bagi tiap permasalahan, yang ada dan tengah dihadapi bersama/kolektifitas.
Menurut Mufty, dalam hal mengatasi berbagai masalah ketatanegaraan, politik harus bisa diandalkan sebagai solusi utama, yang bisa mengedepankan segala kepentingan rakyat. Jadi bagi para pemangkunya, (pemangku kebijakan) di negeri ini, khususnya sih yang diBogor ini, marilah rapatkan barisan, turuni langsung rakyat disetiap dapilnya di bawah.
“Hal itu, agar bisa mengetahui secara langsung, bahwa rakyatnya itu masih ada yang kesusahan, meski sekedar untuk makan. Bahwa masih ada, yang tidak terlayani berbagai layanan kesehatannya, fasilitas pendidikannya, dan berbagai kebutuhan primer lainnya, ” ucapnya via WhatsApp, Sabtu (1/1/2022).
Mufty menambahkan, diawali kembali awal tahun 2022 ini, resolusikan prioritas semua untuk menuntaskan apa yang belum tuntas, guna memenuhi kebutuhan primer seluruh rakyat di negeri ini, dengan sikap politik yang terbaik dan benar.
“Serta pengelolaan ketatanegaraannya yang efektif dan efisien dan benar benarlah berpihak pada kepentingan rakyat di negeri ini,” tutur Mufty Faoqi.
Sementara itu, politisi senior Fraksi PKS Kab. Bogor, mantan anggota DPRD Kab. Bogor dua periode, (2009 – 2014) dan 2014-2019) dan Ketua Fraksi DPD PKS, H Wasto, S. Hut, melalui voice mailnya, menyampaikan pandangannya. Dirinya menyatakan, bahwa indeks demokrasi di Indonesia ini telah menurun tajam, termasuk yang terjadi di wilayah Bogor ini.
“Pihak Oposisi praktis tak bisa maksimal di daya gedor nya terhadap penguasa. Sebab secara kuantitatif suara diparlemen sedikit sekali, namun substansi nya tetap berperang. Itu bisa jadi lebih berbahaya ketika mayoritas koalisi di parlemen bergabung, untuk mendukung pihak penguasa,” ungkap H Wasto.
Dirinya menyebut, itu dipastikan berpotensi makin lemahnya fungsi pengawasan, juga bisa memicu tidak seimbangnya hal “check and balance” parlemen terhadap pemerintahan berkuasa. Selain itu, adanya keterbelahan (polarisasi efek prosesi pilpres) lalu yang seharusnya sudah berakhir, tapi seolah olah sengaja dipelihara terus, efek nya nilai demokrasi makin terpuruk waktu ke waktu. Terutama bagi kemerdekaan bersarikat dan berpendapat depan publik, saat ini kian kuat dibungkam bahkan lebih dari itu, bisa dibubarkan.
“Makna dan jiwa dari demokrasi di negeri Kita seharusnya makin dapat ditegakkan, terlebih bagi eksistensi dan kiprahnya ormas ormas Islam Kita, yang faktanya kini justru dibungkam dan dibubarkan. Padahal membawa hingga membela banyak kepentingan masyarakat yang bermaslahat,” tutur H Wasto.
Tapi karena adanya ketidak nyambungan antara apa yang diharapkan rakyat, dengan peraturan serta kebijakan ciptaan pihak penguasa, sekarang jadi lebih tampak mengarah ke bentuk Oligarchy nya, ketimbang demokrasi,” sambung H Wasto lebih lanjut.
Dirinyapun menyebut kondisi saat ini, sebagai potret buram demokrasi Indonesia. Itu berimbas pada lahirnya beragam kebijakan kedaerahan di berbagai daerah, yang di nilainya wajar jika alasan nya demi stabilitas pada dinamika kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara di daerah daerah otonom masing masing.
“Kita kini sama sama menyaksikan di daerah, terlepas dari siapa pun pemimpinnya, kesannya wajar jika berusaha buat kebijakan mandiri, demi menjaga dan mengenda likan stabilitas di wilayah yang dipimpinnya. Entah dengan cara memelhara atau melanjutkan durasi periode kepemimpinan nya, terkesan semuanya menjadi halal,” ucap H Wasto.
Tetapi lanjutnya, seharusnya digunakanlah cara ellegan untuk meraihnya. Misalnya, dengan meningkat kan pelayanan berbagai kepentingan publik, atau memenuhi beragam hak hajat hidup (kebutuhan : red) rakyat/masyarakat banyak. Dan bukan buat penciteraan, apalagi jika dengan cara pemaksaan dengan berbagai modus operandi, berkedok satu kebijakan publik buatan penguasa.
“Jika dengan metode peningkatan pelayanan dan pemenuhan ragam kepentingan/kebutuhan masyarakat yang tengah terpuruk kini, maka akan menjadi keniscayaannya bagi si pemimpin daerah tersebut, bisa berlanjut tanpa kesulitan, bahkan bisa melenggang tanpa lawan di periode berikut nya,” pungkas Wasto via voice mailnya. (Asep Didi).
