Proyek Milyaran Rupiah Revitalisasi SMPN 2 Talaga Diduga Sarat Penyimpangan
0
0
Majalengka, RBO – Proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Talaga yang didanai APBN tahun anggaran 2025 senilai Rp 1,897 miliar menuai kritik dan sorotan tajam dari publik.
Pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini dinilai tidak transparan dan melanggar prosedur.
Hasil investigasi di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan, antara lain:
Tidak Ada Papan Informasi Proyek
Meskipun pekerjaan sudah berjalan selama dua minggu, papan informasi proyek tidak terpasang. Hal ini melanggar prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan menimbulkan tanda tanya besar.
Abaikan K3
Para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal anggaran untuk hal tersebut seharusnya tersedia.
Kepala Sekolah Sulit Ditemui
Kepala SMPN 2 Talaga, Iim Abdurohman, S.Pd., selaku penanggung jawab proyek, tidak dapat ditemui selama tiga kali kunjungan, menghambat upaya konfirmasi.
Aktivis dan Warga Curiga Proyek Bermasalah
Maulana dari Lembaga Kajian Publik Majalengka menegaskan bahwa proyek miliaran rupiah ini patut dipertanyakan.
“Ketidaktransparan dalam merealisasikan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) bisa membuat pekerjaan di bawah standar nasional (SNI),” ujarnya.
Ia menambahkan, karena proyek ini menggunakan dana APBN, pengawasannya harus ketat agar tidak ada celah untuk penyalahgunaan.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan dinas terkait segera turun tangan untuk mengawasi. Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas,” tegas Maulana.
Tanggapan Pejabat Dinilai Tidak Sensitif
Yang lebih ironis, tanggapan dari Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, H. Iwan Rusmawan, S.Pd.I, M.Pd., seolah meremehkan temuan tersebut.
Ia menyebut ketidaktersediaan papan proyek dan absennya kepala sekolah sebagai hal yang wajar.
“Itu mungkin kepala sekolah lagi sibuk, mohon dimaklumi. Termasuk APD untuk K3, normatif saja. Namanya juga orang daerah harus saling memahami,” kata Iwan.
Tapi publik menilai respon sang Kabid tidak profesional dan tidak menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keselamatan kerja.
Sikap ini semakin memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam pelaksanaan proyek dan lemahnya pengawasan dari dinas terkait.
Publik berharap agar kasus ini diusut tuntas, demi memastikan setiap dana negara digunakan secara bertanggung jawab dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.
